Koran Mandala – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan bergerak lebih cepat ke depan. Namun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis 22 Mei 2025, pernyataan itu belum dibarengi dengan data kuantitatif dan penjelasan teknokratis yang jelas soal proyeksi ekonomi daerah.
Dedi mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan pergeseran postur anggaran sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebencanaan, penanganan sampah, dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai berapa target pertumbuhan ekonomi ke depan, jawaban konkret tak kunjung diberikan.
Dedi Mulyadi Disebut Abaikan Peran Media, Wartawan Angkat Bicara
“Kata siapa, data dari mana?” ujar Dedi, saat wartawan menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 4,9 persen. Dedi menampik tanpa memberikan rujukan pembanding.
Ia hanya mengatakan bahwa dalam tiga bulan terakhir, kondisi ekonomi Jawa Barat membaik. Tapi sayangnya, pernyataan tersebut belum disertai data yang bisa memperkuat keyakinan publik, seperti tingkat serapan anggaran, target investasi, proyeksi belanja pemerintah, maupun daya beli masyarakat.
Padahal, dalam teori makroekonomi modern yang dikenalkan John Maynard Keynes, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dihitung berdasarkan belanja konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor-impor (X-M). Tanpa menyampaikan rincian ketiga indikator utama tersebut, optimisme yang disampaikan Dedi berisiko tidak menjawab pertanyaan publik yang butuh arah dan transparansi.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, ekspektasi publik terhadap kinerja ekonomi Jawa Barat sangat besar. Namun menurut data terakhir, pertumbuhan ekonomi Jabar masih kalah cepat dibanding provinsi tetangga seperti Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanpa penjelasan teknis dan indikator terukur, publik hanya bisa berharap bahwa kebijakan anggaran yang telah digeser benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Gubernur Dedi dan jajaran pemerintahannya masih memiliki tugas penting: menyampaikan proyeksi, menjelaskan strategi, dan memastikan bahwa pembangunan tak hanya beranjak dari keyakinan, tetapi dari kejelasan arah dan perhitungan yang terukur.
