FKKSMKS Purwakarta Dukung Kebijakan PAPS Pemprov Jabar, Dorong Kolaborasi Sekolah Negeri dan Swasta

KoranMandala.com –Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kabupaten Purwakarta menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris FKKSMKS Purwakarta, Yayang Gilang Sonjaya, dalam konferensi pers yang digelar di SMK Bina Taruna Purwakarta, Jumat (8/8/2025).

Gilang menilai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 jo. Nomor 421.3/Kep.346-Disdik/2025 sebagai langkah konkret dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan rentan putus sekolah.

Persib Bandung Ingatkan Larangan Away Untuk Supporter Tim Tamu Masih Berlaku

“Kami mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanganan anak putus sekolah, sekaligus menjamin hak pendidikan bagi setiap anak,” ujar Gilang.

Diketahui, sebanyak 45 SMK swasta di Kabupaten Purwakarta tergabung dalam FKKSMKS.

Saat ditanya soal gugatan yang diajukan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gilang memilih untuk tidak memberikan komentar langsung. Ia menyatakan menghargai langkah hukum yang diambil pihak lain, namun FKKSMKS memilih pendekatan berbeda.

“Kami memiliki cara sendiri dalam memandang permasalahan ini, yaitu melalui dialog persuasif bersama pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.

Lebih lanjut, Gilang berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang komunikasi lebih luas dengan pemangku kepentingan, termasuk sekolah swasta, untuk menguatkan kolaborasi dalam menurunkan angka anak putus sekolah.

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan yang dibutuhkan adalah melalui peningkatan aksesibilitas peserta didik, termasuk pemberian hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada sekolah swasta.

“Kami juga meminta agar petunjuk teknis (juknis) PAPS direvisi, sehingga sekolah swasta bisa dilibatkan secara aktif dan formal dalam penanganan anak tidak bersekolah,” ujarnya.