Untung Tipis dan Sistem Rumit, Pedagang Pilih Setop Jual Beras SPHP

KORAN MANDALA – Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum sepenuhnya menarik minat pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.

Selain keuntungan yang dinilai terlalu tipis, proses pengambilan beras hingga aturan penjualannya menjadi pertimbangan pedagang untuk tidak lagi menyediakan beras program pemerintah tersebut.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Kosambi, Rahmat (62), mengaku memilih tidak menjual beras SPHP karena sistem distribusinya dinilai kurang praktis.

Menurutnya, pedagang harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan pasokan, bahkan bisa menghabiskan waktu hingga seharian.

“Kalau di sana itu harus antri. Menunggu satu sampai dua jam saja sudah lumayan, terkadang bisa seharian. Makanya saya memilih melewatkan SPHP karena tidak nyaman dengan sistemnya,” ujar Rahmat saat ditemui di kios nya. Jum’at (13/11/2026)

Ia menjelaskan, harga beras SPHP dari tempat pengambilan ditetapkan Rp11.000 per kilogram. Namun, karena harus mengambil sendiri, terdapat tambahan biaya yang membuat harga modalnya menjadi sekitar Rp11.700 per kilogram.

Sementara itu, harga jualnya sekitar Rp12.500 per kilogram. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pedagang hanya sekitar Rp800 per kilogram.

“Kalau dihitung-hitung, modalnya jadi Rp11.700 karena kita mengambil sendiri. Dijual Rp12.500, berarti keuntungannya hanya Rp800. Dengan keuntungan segitu, sementara resikonya juga ada, saya merasa kurang sebanding,” katanya.

Rahmat juga menyoroti ketentuan pembelian dan penjualan beras SPHP yang menurutnya cukup membatasi ruang gerak pedagang.

Ia menyebut terdapat aturan mengenai jumlah beras yang boleh dijual kepada konsumen dalam satu kali transaksi.

Menurutnya, pedagang berisiko terkena sanksi apabila menjual melebihi ketentuan tersebut. Bahkan, ia mengaku khawatir dengan ancaman pidana yang disebutnya dapat mencapai lima tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

“Aturannya itu seharusnya menjual dua pak. Kalau ada yang membeli lima atau 10 pak, sebenarnya tidak boleh. Kalau ketahuan, disebut melanggar pidana. Ancaman kurungan badan lima tahun, kalau denda finansial bisa Rp2 miliar,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat Rahmat semakin enggan menyediakan beras SPHP. Terlebih, menurutnya, keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan waktu, tenaga, dan risiko yang harus ditanggung pedagang.

“Selain itu juga mengapa saya stop untuk menjual bers SPHP itu Karena adanya intimidasi, selain itu tadi terdapat aturan juga harus mengumpulkan KTP, kartu keluarga, Rekening Koran, NPWP, rumit dalam sistem birokrasi nya.” ungkapnya