Potensi Pendapatan Aset Daerah Bandung Lebih dari Rp1 Triliun, DPRD Soroti Pemanfaatan yang Belum Optimal

KORAN MANDALA –Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung dinilai masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, persoalan status kepemilikan hingga pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal membuat potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi keuangan daerah.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menyoroti persoalan tersebut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tengah digodok Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung.

Industri Tahu Cibuntu Bertahan Sejak 1948, Kini Dikenalkan sebagai Warisan Budaya Bandung

Menurut Edwin, persoalan pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pencatatan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, optimalisasi pemanfaatan, serta potensi pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh pemerintah daerah.

Ia menyebut potensi kehilangan pendapatan daerah dari persoalan pengelolaan aset tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka ini menjadi perhatian karena aset pemerintah seharusnya dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui Raperda yang memuat 197 pasal tersebut, DPRD berharap tata kelola aset daerah dapat diperbaiki agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Regulasi itu juga diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD.

Pembenahan tersebut menjadi penting agar aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, besarnya potensi pendapatan yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun perlu diikuti langkah konkret, mulai dari penertiban status kepemilikan, pendataan aset secara menyeluruh, hingga evaluasi aset yang belum dimanfaatkan atau belum memberikan kontribusi optimal.

Edwin berharap pembahasan Raperda oleh Pansus 21 dapat menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pengelolaan aset daerah dan mendorong peningkatan pendapatan pemerintah kota.

Selain Raperda BMD, DPRD Kota Bandung juga tengah membahas sejumlah rancangan regulasi lainnya melalui Pansus 19 tentang Pengarusutamaan Gender, Pansus 20 tentang Rumah Susun, serta Pansus 22 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Edwin berharap seluruh panitia khusus dapat menyelesaikan pembahasan sesuai target waktu. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu menjawab persoalan tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Bandung.