Gilang juga mengusulkan adanya alokasi anggaran khusus bagi sekolah swasta yang menerima siswa dari keluarga dengan kategori desil 1 dan 2 dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Ia menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam hal penggajian guru dan pemberian bantuan kepada peserta didik.
“Jika guru negeri digaji oleh pemerintah, guru swasta juga seharusnya mendapatkan perlakuan serupa. Begitu pula dengan peserta didik,” tegasnya.
FKKSMKS Purwakarta juga mendorong agar siswa yang belum mendapatkan sekolah, terutama setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta terdekat.
“Swasta dan negeri sama-sama menjalankan fungsi pendidikan. Kami ingin program PAPS tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi menjadi gerakan kolaboratif yang membangun ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan di Jawa Barat,” pungkas Gilang.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






