KORANMANDALA.COM – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah tantangan lapangan kerja terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi, guna memperkuat sinergi peningkatan kompetensi dan produktivitas warga Garut.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Agenda utama pembahasan berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses pelatihan kerja serta meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Garut.
Bupati Syakur menegaskan, peningkatan kompetensi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah tantangan ekonomi dan masih terbatasnya kesempatan kerja di sejumlah sektor.
“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami telah diterima dengan baik oleh Bapak Sekjen beserta jajaran. Fokus utama kami adalah membangun kolaborasi dan bantuan pemerintah pusat terkait meningkatkan kompetensi warga Garut supaya bisa meningkatkan produktivitasnya,” ujar Syakur.
Langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Garut tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada kesiapan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar industri.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemnaker RI, Cris Kuntadi, menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Garut. Menurutnya, sinkronisasi program pusat dan kebutuhan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bupati Garut. Saat ini, kami memang membutuhkan kerja sama yang banyak. Artinya kita bisa berkolaborasi dari berbagai aspek, mulai dari isu industrial hingga program pelatihan,” kata Cris.
Dalam pertemuan itu, Kemnaker juga menawarkan sejumlah opsi konkret untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja Garut. Salah satunya membuka peluang bagi warga Garut mengikuti pelatihan langsung di balai latihan kerja milik kementerian di berbagai daerah.
Tak hanya itu, kementerian juga menyatakan kesiapan mengirimkan instruktur beserta fasilitas pelatihan langsung ke Garut, sehingga akses peningkatan keterampilan bisa lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain peningkatan kompetensi, diskusi juga menyinggung pengawasan ketenagakerjaan, khususnya aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Di akhir pertemuan, Cris menegaskan komitmen kementerian untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pekerjaan yang lebih baik.
Kolaborasi ini menjadi penting, terlebih di tengah fenomena warga yang memilih bekerja ke luar negeri akibat minimnya peluang kerja lokal. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
