Gubernur Jabar Instruksikan Pembangunan Palang Pintu KA, Respons Kecelakaan Bekasi Timur(Ilham/MG)
KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk segera membangun palang pintu perlintasan kereta api serta menyiapkan petugas jaga di titik yang belum memiliki fasilitas tersebut.
Instruksi tersebut dituangkan dalam surat resmi yang telah dikirimkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai langkah peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, mengatakan kebijakan ini merupakan respons atas kecelakaan antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Perjalanan KA dari Bandung Kembali Normal Pascainsiden Bekasi Timur
“Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api, khususnya yang belum dilengkapi palang pintu dan petugas jaga,” ujar Dhani, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah membangun palang pintu, pos jaga, serta menyiapkan petugas di perlintasan JPL 211 di Kabupaten Garut yang berada di ruas jalan provinsi.
Sementara pada 2026, Dishub Jabar tengah menyusun kajian perencanaan detail engineering design (DED) untuk pembangunan palang pintu di JPL 46 dan JPL 52 pada ruas jalan provinsi di Kota Sukabumi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga membuka opsi bantuan keuangan (bankeu) bagi kabupaten/kota untuk pembangunan palang pintu di ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah.
Saat ini, usulan pembangunan telah diajukan oleh sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.
Tak hanya itu, upaya peningkatan keselamatan juga dilakukan melalui rencana pembangunan flyover dan underpass di 16 titik perlintasan kereta api di Jawa Barat.
Lokasi tersebut tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten dan Kota Bogor, Indramayu, serta Subang.
“Prioritas pembangunan flyover dan underpass berada di perlintasan dengan jalur ganda (double track) dan volume lalu lintas tinggi,” kata Dhani.
Ia menambahkan, usulan pembangunan tersebut telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Di sisi lain, Dishub Jabar juga telah melakukan inventarisasi rambu lalu lintas di perlintasan kereta api pada ruas jalan provinsi sepanjang 2025. Berdasarkan hasil tersebut, pemasangan dan penggantian rambu yang rusak akan dilakukan pada 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap langkah ini dapat menekan angka kecelakaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api di wilayahnya.