Koran Mandala -Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengumumkan bahwa transaksi menggunakan QRIS mengalami lonjakan tajam pada April 2025. Volume transaksi meningkat sebesar 169,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Perry menyampaikan pencapaian ini sebagai hasil dari perluasan adopsi QRIS oleh pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan ritel modern.
Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi pembayaran yang dijalankan Bank Indonesia. QRIS kini digunakan oleh jutaan merchant di seluruh Indonesia dan terus bertumbuh secara organik.
AS Soroti Sistem Pembayaran Nasional
Meskipun Indonesia berhasil mengembangkan sistem pembayaran nasional, Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025, AS menuding sistem ini tidak inklusif bagi perusahaan asing.
Menurut pemerintah AS, QRIS dan GPN dianggap menutup akses penyedia layanan internasional seperti Visa dan Mastercard, serta tidak mengikutsertakan mereka dalam proses standarisasi.
Namun, pengamat ekonomi menyebut bahwa kritik tersebut lebih berakar pada kepentingan bisnis daripada alasan teknis atau transparansi.
Amerika Serikat Kritik Sistem QRIS di Indonesia
Ekonom Nilai QRIS sebagai Bentuk Kemandirian
Ekonom Bhima Yudhistira menilai bahwa kehadiran QRIS merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sistem pembayaran global. Ia mengatakan bahwa QRIS menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien dan mendukung ekonomi nasional.
Bhima menambahkan bahwa dominasi pemain asing dalam sistem pembayaran Indonesia sebelumnya telah menciptakan biaya tinggi dan ketergantungan yang rawan risiko geopolitik.
BI dan Pemerintah Tegas Hadapi Tekanan
Bank Indonesia menegaskan bahwa QRIS tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perusahaan asing. Sebaliknya, BI merancang QRIS untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan hanya karena tekanan dari negara lain. Anggota DPR dari Komisi XI menyatakan bahwa QRIS mencerminkan kedaulatan ekonomi digital yang harus dijaga.
Kesimpulan
Lonjakan transaksi QRIS menjadi bukti kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem pembayaran yang mandiri dan efisien. Meskipun Amerika Serikat mengkritik sistem ini, pemerintah dan Bank Indonesia tetap fokus memperkuat ekonomi digital nasional tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri.
