Pakar: Bank BUMD Harus Berinovasi Jika Payroll Gaji PNS Dialihkan

KORAN MANDALA – Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendikia Mandiri (UICM) Bandung, Deni Rizky, menilai bank milik pemerintah daerah harus mulai memperkuat inovasi dan bisnisnya jika kebijakan pengalihan payroll atau pembayaran gaji PNS ke bank Himbara diterapkan.

Menurut Deni, bank BUMD tidak seharusnya hanya mengandalkan pemasukan dari pembayaran gaji PNS. Ketergantungan tersebut dinilai dapat membuat bank menjadi terlena dan minim inovasi.

“Sebetulnya ini adalah tantangan, apakah mereka bisa berinovasi atau tidak. Karena ketika kita sudah bekerja sama dengan gaji PNS misalkan di situ, ya dia tidur saja, tidak perlu ada inovasi, sudah pasti jalan,” ujar Deni. Minggu (13/9/2026)

Deni mencontohkan Bank BJB yang selama ini memiliki peran dalam penyaluran gaji bagi PNS di Jawa Barat. Menurutnya, apabila sumber tersebut tidak lagi tersedia, bank harus mampu mencari sumber pendapatan lain agar tetap berkembang.

“Jangan sampai BUMD bank-bank BUMD ini menjadi keenakan. Dia tidak punya inovasi, dia hanya mengandalkan dari perputaran gaji saja, ya percuma.” katanya.

Ia menilai ketergantungan terhadap payroll PNS juga dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan. Sebab, ketika nasabah sudah dipastikan masuk melalui sistem payroll, bank tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan inovasi.

“Berarti kan itu juga akan mempengaruhi kepada kualitas pelayanan. Karena bank itu bagaimanapun juga kita menjual pelayanan,” tuturnya.

Menurut Deni, jika payroll PNS tidak lagi terpusat pada bank BUMD, kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum bagi bank daerah untuk meningkatkan daya saing.

“Tapi ketika misalkan dia dicabut, tidak lagi melalui bank BUMD, ya tentunya dia harus berinovasi, bagaimana bersaing dengan bank-bank lain,” ujarnya.

Deni mengatakan persaingan tersebut bukan hanya dengan bank BUMD lainnya, tetapi juga dengan bank-bank Himbara maupun bank swasta. Ia menilai bank yang berorientasi bisnis harus terus melakukan inovasi untuk mempertahankan nasabah.

“Yang namanya BUMD itu bisnis. Yang namanya bisnis kita harus punya inovasi. Jangan sampai misalkan kalau rugi, nanti tinggal minta suntikan lagi dari APBD. Ya bagaimana mau berkembang negara ini,” katanya.

Dampak Bisa Lebih dari 60 Persen

Deni memperkirakan dampak pengalihan payroll PNS terhadap bank BUMD dapat cukup besar apabila bank tidak segera melakukan inovasi dan memperluas sumber pendapatannya.

“Ini bakal berdampak besar sebetulnya kalau dia tidak berinovasi dari sekarang, tidak menyebarkan sayapnya. Ini sangat berdampak besar, bahkan lebih dari 60 persen,” ungkap Deni.

Menurutnya, ketergantungan terhadap payroll tidak hanya terjadi pada Bank BJB, tetapi juga sejumlah bank BUMD lainnya.

“Mayoritas enggak hanya Bank BJB saja, BUMD-BUMD bank-bank BUMD lain juga sama, mengandalkan dari sana,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sejumlah BUMD lainnya masih mengalami kerugian yang pada akhirnya menjadi beban pemerintah daerah.

“Kalau kita lihat misalkan BUMD-BUMD yang lain kan kebanyakan rugi, yang akhirnya apa? Itu kan jadi beban daerah, hanya mengandalakan dana suntikan,” Tegas Deni.