Bupati Garut Ajak ASN Optimalkan Aplikasi Srikandi untuk Tingkatkan Kinerja
KORAN MANDALA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Garut mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 15 persen. Kebijakan tersebut dinilai terlalu mendadak dan dilakukan tanpa komunikasi yang memadai.
Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Yusup Musyaffa, mengatakan kebijakan pemotongan TPP tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keberlanjutan arah kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan itu diduga menjadi bagian dari upaya Pemkab Garut memenuhi target alokasi 40 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Namun, percepatan pembangunan fisik perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur, stabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik.
“Sebuah kebijakan tidak cukup hanya dinilai dari kemampuannya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga harus memiliki konsistensi, kepastian, dan daya tahan dalam jangka panjang,” ujarnya, Kamis (4/11/2026).
Ia menjelaskan, perubahan kebijakan yang dilakukan secara mendadak dan berdampak terhadap ribuan ASN berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi stabilitas organisasi pemerintahan.
“Kebijakan publik itu harus sustainable. Jangan sampai hari ini pemerintah memberikan harapan kesejahteraan kepada ASN, tetapi esok hari menguranginya secara mendadak hanya karena adanya perubahan prioritas anggaran. Pemerintahan yang baik harus mampu menjaga kesinambungan kebijakannya, bukan sekadar mengejar target pembangunan jangka pendek,” jelas Yusup.
Ia berpandangan, setiap kebijakan yang berdampak luas harus melalui kajian mendalam, komunikasi terbuka, serta analisis terhadap konsekuensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
Yusup juga mengingatkan potensi persoalan yang dapat muncul akibat pemotongan TPP sebesar 15 persen. Sebab, sebagian ASN memiliki kewajiban cicilan kredit perbankan, termasuk pinjaman di Bank BJB dengan jaminan surat keputusan (SK) kepegawaian.
“Penurunan penghasilan secara mendadak dapat memengaruhi kemampuan ASN memenuhi kewajiban cicilan dan kebutuhan hidup keluarganya,” katanya.
Selain berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, Yusup mengingatkan tekanan ekonomi yang meningkat perlu diwaspadai karena berpotensi memicu penyimpangan atau praktik kecurangan di lingkungan birokrasi, meskipun hal tersebut tidak serta-merta terjadi pada seluruh ASN.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Garut mengevaluasi kebijakan pemotongan TPP agar target pembangunan infrastruktur tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan kesejahteraan ASN dan kualitas pelayanan publik.
“Sebab, esensi pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya membangun infrastruktur untuk masa depan, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka yang menjalankan pemerintahan hari ini,” tutupnya.