KORAN MANDALA – Penggunaan uang publik untuk membiayai aktivitas anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Purwakarta.
Mereka menilai transparansi tidak cukup hanya dengan membuka nominal anggaran, tetapi juga harus menjelaskan untuk apa uang tersebut digunakan dan apa hasilnya bagi masyarakat.
Tuntutan itu disuarakan mahasiswa dalam aksi di Gedung DPRD Purwakarta. Perjalanan dinas dan kegiatan reses menjadi dua hal yang secara khusus mereka soroti.
Perlindungan Pekerja di Purwakarta Jadi Sorotan, Polres dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi
Bagi mahasiswa, kedua kegiatan tersebut menggunakan anggaran publik sehingga masyarakat berhak mengetahui pertanggungjawabannya secara lebih konkret.
Laporan penggunaan dana dinilai tidak semestinya berhenti pada angka dan administrasi, tetapi juga menunjukkan hasil dari kegiatan yang dibiayai.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhamad Jalaludin, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih utuh mengenai penggunaan anggaran DPRD.
“Jangan hanya bicara berapa anggarannya, tapi masyarakat juga harus bisa melihat digunakan untuk apa dan hasilnya seperti apa. Misalnya perjalanan dinas, kita ingin tahu apa yang dibawa pulang dari perjalanan itu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jalaludin.
Menurutnya, transparansi anggaran merupakan bagian penting dari kontrol publik terhadap kinerja wakil rakyat. Sebab, biaya untuk menjalankan fungsi DPRD bersumber dari keuangan negara yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.
Karena itu, mahasiswa mempertanyakan bagaimana mengukur manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Perjalanan dinas, misalnya, tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberangkatan dan laporan kegiatan. Publik juga dinilai berhak mengetahui hasil atau rekomendasi yang kemudian dibawa pulang dan bagaimana tindak lanjutnya.
Begitu pula dengan kegiatan reses. Sebagai sarana anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari terlaksananya agenda, tetapi juga dari aspirasi yang berhasil dihimpun dan sejauh mana aspirasi tersebut ditindaklanjuti dalam kerja legislatif.
Jalaludin menegaskan, semakin besar uang publik yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban.
“Ketika kita menyerahkan pajak kepada negara, kemudian anggaran itu digunakan oleh DPRD, masyarakat juga berhak melihat pertanggungjawabannya. Dari situ kita bisa mengukur, anggaran yang dikeluarkan sebanding enggak dengan kerja yang dihasilkan oleh wakil rakyat,” katanya.
Bagi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, persoalan transparansi tersebut bukan semata-mata soal mencari kesalahan dalam penggunaan anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan uang publik menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mahasiswa juga mendorong agar keterbukaan anggaran menjadi bagian dari kebiasaan penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya dilakukan ketika muncul kritik atau demonstrasi.
Dengan informasi yang terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi sekaligus menilai apakah penggunaan anggaran sejalan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD.
Tuntutan tersebut rencananya akan terus dikawal Aliansi Mahasiswa Purwakarta.
Mereka berharap DPRD tidak hanya menerima aspirasi dalam forum aksi, tetapi juga memberikan penjelasan konkret mengenai penggunaan anggaran dan hasil kegiatan yang dibiayai uang publik.
