KORAN MANDALA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merancang penyatuan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan OPD untuk menyederhanakan struktur pemerintahan.
Dedi menjelaskan, sejumlah OPD yang akan disatukan antara lain Bappeda dengan Litbang, Lingkungan Hidup dengan unsur Tata Ruang, serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
“Misalnya, Bappeda disatukan dengan Litbang, kemudian Lingkungan Hidup ditambah unsur Tata Ruang. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan disatukan menjadi satu kesatuan. Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak disatukan dengan Kependudukan. Kemudian PSDA disatukan dengan Cipta Karya, terus kemudian Pariwisata disatukan dengan Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan,” kata Dedi. Saat ditemui setelah Rapat Paripurna. Jum’at (11/9/2026)
Dedi mengatakan, penyatuan sejumlah OPD tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih ramping dengan fungsi yang tetap luas
“Efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” Ungkapnya
Menurut Dedi, penyatuan OPD juga akan berdampak pada pengurangan biaya rutin pemerintah, mulai dari kebutuhan kantor, perjalanan dinas hingga alat tulis kantor (ATK).
“Kan itu juga berdampak pada biaya rutin pemerintah yakni kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macam lah,” ujarnya.
Dengan adanya efisiensi tersebut, Dedi berharap alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat lebih banyak diarahkan untuk pembangunan, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan. Terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Terkait nasib kepala dinas atau pejabat eselon II yang terdampak penyatuan OPD, Dedi belum memberikan penjelasan lebih lanjut. “Ya nanti kita bicarakan,” ucapnya.
Dedi juga belum menyebutkan besaran efisiensi anggaran yang akan diperoleh dari rencana tersebut. Ia mengatakan, penyatuan OPD itu direncanakan mulai berlaku pada tahun anggaran berikutnya.
“Ya nanti kan berarti berlakunya tahun anggaran tahun depan,” katanya.
