KORAN MANDALA – Pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Garut yang mencapai 13,2 persen menjadi salah satu tumpuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, di balik pertumbuhan tersebut masih terdapat pekerjaan rumah, mulai dari konsentrasi kunjungan wisatawan hingga kesenjangan antara pelaku usaha yang mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipimpin Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (3/9/2026).
Sanitasi Masih Jadi Masalah di Antapani, DPRD Bandung Dorong Penanganan Berbasis RW
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Garut. Bupati Syakur mengatakan capaian tersebut harus dijaga agar tidak kembali mengalami perlambatan.
“Di otak kami, kalau sektor (perekonomian bagus) maka harus dijaga pertumbuhannya jangan sampai (turun lagi), susah lagi kalau bertambah. Dan itu juga saya yakin karena kerja keras kita semua dan bapak ibu, yang sudah mampu membujuk orang luar datang ke Garut,” ujar Syakur.
Menurutnya, salah satu strategi untuk mempertahankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi adalah memperbanyak kegiatan yang mampu mendatangkan masyarakat dari luar daerah.
“Menurut saya, bahwa salah satu cara yang sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi adalah melakukan event-event yang banyak. Apa saja eventnya? Bisa pariwisata, bisa olahraga, bisa budaya, bahkan keagamaan,” katanya.
Kunjungan Wisatawan Masih Menumpuk di Wilayah Tengah
Di tengah dorongan meningkatkan sektor pariwisata, distribusi kunjungan wisatawan masih menjadi persoalan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut Beni Yoga Gunasantika mengungkapkan mayoritas wisatawan masih terkonsentrasi di wilayah tengah dan perkotaan.
Berdasarkan data Disparbud, sekitar 70 persen kunjungan wisatawan berada di wilayah tengah dan perkotaan. Sementara wilayah selatan hanya menyumbang 12 persen dan wilayah utara 6,7 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya tersebar secara merata ke berbagai wilayah Garut. Potensi destinasi di kawasan selatan maupun utara masih menghadapi tantangan untuk menarik arus wisatawan.
“Sehingga kami melihat potensi seperti itu kita akan fokus untuk menunjang terhadap pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan,” ucap Beni.
Sebagai langkah konkret, Disparbud Garut berencana membangun fondasi penataan pintu gerbang kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Cipanas pada tahun ini dengan konsep one-role service atau kawasan terpadu.
Penataan tersebut diharapkan menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus mendorong wisatawan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi lainnya di Garut.
Aktivitas Wisata Tumbuh, Potensi PAD Ikut Terbuka
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut Ridzky Ridznurdhin menyebut sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan paling tinggi.
Berdasarkan data BPS 2025, pertumbuhan sektoral tertinggi tercatat pada sektor akomodasi dan makanan minuman yang mencapai 13,62 persen. Pergerakan wisatawan juga meningkat 26,15 persen, dengan mayoritas pengunjung berasal dari Bandung dan sekitarnya.
“Kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan juga luar biasa. Ini data BPS 2025, ini menunjuk pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,62 persen. Jadi ini usaha yang memang tepat kalau katakanlah melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut,” ujar Ridzky.
Meningkatnya aktivitas wisata turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. Pajak perhotelan tercatat tumbuh 47,17 persen, pajak makanan dan minuman meningkat 35,53 persen, sedangkan tingkat hunian kamar (occupancy rate) naik 6,95 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi basis pajak daerah.
Ridzky menyoroti masih adanya kesenjangan antara jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Artinya, di tengah geliat usaha pariwisata dan sektor turunannya, masih terdapat potensi penerimaan daerah yang perlu ditelusuri dan dioptimalkan.
Persoalan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu mendatangkan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi tersebut tercatat dan memberikan kontribusi yang semestinya terhadap pendapatan daerah.
Rapat koordinasi tersebut pun menjadi momentum bagi Pemkab Garut untuk mendorong optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata, sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak daerah.
Dengan pertumbuhan pariwisata yang terus menunjukkan tren positif, tantangan berikutnya bukan sekadar bagaimana membuat semakin banyak orang datang ke Garut. Yang tak kalah penting adalah memastikan geliat ekonomi tersebut tersebar lebih merata dan potensi penerimaan daerah tidak berhenti hanya sebagai angka pertumbuhan.
