Sanitasi Masih Jadi Masalah di Antapani, DPRD Bandung Dorong Penanganan Berbasis RW

KORAN MANDALA –Persoalan kesehatan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dinilai tak cukup diselesaikan hanya melalui pelayanan puskesmas.

Sejumlah persoalan lingkungan, termasuk masih adanya rumah warga yang belum memiliki septic tank, membutuhkan penanganan lintas sektor dan berbasis data hingga tingkat RW.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti dari Lokakarya Mini Kecamatan Antapani yang digelar Senin, 31 Agustus 2026.

Hakim Minta Bupati Bandung Dihadirkan di Sidang PT BDS

Menurutnya, data yang muncul dalam forum tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi.

Pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu wilayah mana yang bermasalah, penyebabnya, serta kebutuhan masyarakat sebelum menentukan program.

“Harus kita lihat masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian intervensinya apa. Jadi tidak hanya kembali kepada puskesmas untuk menjawab semua persoalan,” ujar Aswan.

Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Selain puskesmas, pemerintah daerah, DPRD, aparat kewilayahan, kader kesehatan, PKK, hingga masyarakat harus terlibat dalam upaya menyelesaikan persoalan kesehatan.

“Urusan kesehatan ini adalah urusan bersama. Tidak hanya puskesmas yang bisa melaksanakan perbaikan kesehatan, tetapi harus ada kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Rumah Tanpa Septic Tank Perlu Dipetakan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam lokakarya adalah masih ditemukannya rumah warga yang belum memiliki septic tank atau fasilitas sanitasi yang layak.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, sejumlah rumah di beberapa RW di Kecamatan Antapani masih belum memiliki septic tank. Kondisi ini dinilai tidak bisa dibiarkan karena berkaitan dengan kualitas lingkungan sekaligus risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Aswan mendorong agar persoalan tersebut dipetakan secara lebih rinci. Dengan pemetaan, pemerintah dapat mengetahui apakah masalah disebabkan keterbatasan ekonomi, kondisi lahan, maupun faktor lainnya sehingga bantuan atau intervensi yang diberikan tidak bersifat seragam.

Ia juga mendorong perangkat daerah terkait untuk ikut mengambil peran dalam penanganan sanitasi tersebut.

Dengan begitu, warga yang belum memiliki septic tank dapat memperoleh solusi sesuai kondisi masing-masing, tanpa seluruh beban penanganan dikembalikan kepada puskesmas.

Jangan Berhenti di Anggaran

Selain sanitasi, Aswan menilai penguatan masyarakat di tingkat paling bawah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Menurut dia, kader kesehatan dan unsur kewilayahan memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, intervensi kesehatan seharusnya tidak berhenti pada tingkat kecamatan, tetapi menyentuh keluarga dan lingkungan tempat warga tinggal.

“Intervensi harus berbasis wilayah dan berbasis RW. Kita mobilisasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga keluarga dan masyarakat bisa hidup lebih sehat,” tuturnya.

Ia juga meminta keberadaan Posyandu, PKK, kader kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya terus diperkuat. Lembaga-lembaga tersebut dinilai dapat menjadi ujung tombak dalam mendeteksi sekaligus membantu menyelesaikan persoalan kesehatan di lingkungan.

Aswan mengingatkan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Pelaksanaan program harus disertai pengawasan dan evaluasi yang jelas.

“Yang penting siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin berbagai persoalan kesehatan yang ada bisa kita selesaikan,” katanya.

Komisi IV Siap Kawal Kebutuhan Puskesmas

Aswan menegaskan Komisi IV DPRD Kota Bandung siap mengawal berbagai aspirasi terkait pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas.

Ia meminta setiap kekurangan puskesmas disampaikan secara jelas dan dilengkapi data agar dapat menjadi dasar dalam pembahasan serta pengawasan di DPRD.

“Kalau ada puskesmas yang kekurangan, baik dari sisi sarana maupun kebutuhan lainnya, silakan disampaikan. Nanti kita kawal bersama di Komisi IV,” ujarnya.

Aswan berharap Lokakarya Mini Kecamatan Antapani tidak berhenti sebagai forum diskusi. Rekomendasi yang dihasilkan harus diterjemahkan menjadi program konkret melalui koordinasi lintas sektor.

Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mendorong penguatan anggaran kesehatan dan memastikan program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan.

Dengan pola penanganan yang berbasis data dan wilayah, persoalan kesehatan di Antapani diharapkan tidak hanya ditangani ketika sudah muncul di permukaan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicegah sejak tingkat RW.