KORANMANDALA.COM –Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat.
Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah kesehatan reproduksi yang dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Hal itu disampaikan Siska saat membuka webinar bertajuk “Ngobrol Sehat Reproduksi” dengan tema “Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami, dan Jaga Masa Depan Keluarga”, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 900 peserta secara daring dari berbagai daerah di Jawa Barat.
SPMB Kota Bandung 2026 Dibuka, Orang Tua Diminta Pahami Jalur dan Tahapan Pendaftaran
“Kalau keluarga-keluarga di Jawa Barat kuat, maka Jawa Barat akan istimewa,” ujar Siska dalam sambutannya.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir menyentuh 51 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.
Siska mengungkapkan, setidaknya terdapat empat persoalan utama kesehatan reproduksi yang masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Barat. Keempat persoalan tersebut meliputi kehamilan tidak diinginkan, praktik perkawinan anak, perilaku berisiko pada remaja, hingga rendahnya literasi kesehatan reproduksi di masyarakat.
Salah satu perhatian serius, kata dia, ialah masih terjadinya perkawinan anak meskipun angkanya mulai mengalami penurunan. DP3AKB mencatat dispensasi kawin di Jawa Barat berhasil ditekan hingga sekitar 3.000 kasus pada 2024. Namun, ia mengingatkan masih adanya praktik perkawinan anak yang tidak tercatat secara administrasi.
Siska menilai perkawinan anak berisiko besar terhadap kesehatan ibu dan anak, lantaran organ reproduksi pada usia dini belum berkembang secara optimal.
“Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya belum matang. Dampaknya bisa panjang, mulai dari risiko kehamilan, persalinan, perdarahan saat melahirkan hingga meningkatkan risiko kematian ibu,” katanya.
Tak hanya itu, perkawinan anak juga dinilai memiliki keterkaitan dengan meningkatnya risiko stunting. Menurut Siska, bayi yang lahir dari pasangan usia anak memiliki peluang sekitar 40 persen lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan bayi dari pasangan yang telah matang secara usia maupun fisik.
Selain itu, Siska juga menyoroti meningkatnya perilaku berisiko di kalangan remaja, terutama akibat paparan konten pornografi yang semakin mudah diakses melalui gawai.
Ia mengungkapkan, tingginya angka anak binaan di lembaga pemasyarakatan anak karena kasus asusila menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, dari 200-an anak binaan, sekitar 90 persen kasusnya karena tindakan asusila,” ungkapnya.
Menurut Siska, kondisi tersebut dipicu minimnya edukasi serta pendampingan yang tepat kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan relasi yang sehat.
Karena itu, ia menegaskan program keluarga berencana saat ini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, melainkan juga peningkatan kualitas keluarga melalui edukasi kesehatan reproduksi.
“Program keluarga berencana ini tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi juga peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, serta penguatan peran keluarga dalam menjaga masa depan generasi,” tegasnya.
Siska juga meluruskan anggapan masyarakat yang masih menyamakan edukasi kesehatan reproduksi dengan pendidikan seks semata. Menurutnya, pemahaman mengenai fungsi organ reproduksi bagi laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan dasar keluarga guna menjaga kualitas tumbuh kembang anak.
Di akhir sambutannya, Siska mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam membangun keluarga berkualitas di Jawa Barat. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan konsep Panca Waluya yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Dengan keluarga yang kuat dan sehat, kita yakin SDM Jawa Barat akan Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, menjelaskan webinar tersebut menghadirkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Yassin Yanuar Muhammad serta Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (YMPAI), Julie Rostina, sebagai narasumber. Kegiatan dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) sekaligus pendiri Family Journalism, Najip Hendra SP.
Iin menyebut peserta webinar berasal dari kader lini lapangan seperti Teladan KB, Motekar, kader PKK, hingga kader Posyandu yang selama ini berperan langsung mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Teman-teman kader lini lapangan seperti Teladan KB dan Motekar maupun kader PKK dan kader Posyandu berperan langsung dalam pendampingan kesehatan keluarga di tingkat akar rumput. Peran mereka sangat penting dalam sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat,” ujar Iin.
