Pemkab Garut Gelar Musrenbang RKPD 2027, Fokus Pemerataan Layanan Dasar (Rida/Koranmandala)
KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Bachril Bakri, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Garut pada 2027 adalah “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema tersebut menjadi landasan pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Di sisi lain, peningkatan produktivitas daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan daya saing daerah. Tema ini juga selaras dengan visi pembangunan daerah yaitu Garut Hebat dan Berkelanjutan,” ujar Syakur.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara hasil Musrenbang dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah, Bupati Garut meminta seluruh perangkat daerah melakukan penajaman prioritas pembangunan.
“Oleh karena itu, forum Musrenbang kabupaten ini harus mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang benar-benar strategis, memiliki urgensi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Garut yang dinilai berorientasi pada pelayanan publik. Ia menyebut proporsi anggaran layanan publik di Garut mencapai sekitar 46 persen.
“Diharapkan semuanya tetap terkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan mampu mengakomodasi berbagai subkegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam RKPD 2027,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan RKPD 2027 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN).
“Pemerintah daerah harus memastikan substansi RKPD 2027 selaras dengan RPJMD dan responsif terhadap dinamika kebijakan pembangunan nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses 50 anggota DPRD telah dimasukkan ke dalam sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena adanya kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan DPRD yang turut turun langsung ke setiap kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Dengan demikian kami berharap pokok pikiran DPRD dapat disandingkan dengan hasil Musrenbang kecamatan maupun prioritas pembangunan daerah sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Garut,” ujar Aris.