Ketua DPRD Garut, Anggaran Pengelolaan Sampah Dan BPJS Kesehatan Warga Setempat Jadi Perhatian

KORAN MANDALA –kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing Garut yang terjadi beberapa waktu lalu,menjadi sorotan dan dorongan ketua DPRD Garut Aris Munandar untuk adanya peningkatan penangan sampah lebih serius.

Ari menyatakan bahwa pengolahan sampah memerlukan keseriusan dalam penangan,baik mulai dari Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) hingga TPA dan tentunya dengan adanya dukungan anggaran sesuai kebutuhan dilapangan.

Aris pun berupaya dengan konsultasi langsung kepada Bupati Garut,untuk mencari solusi terhadap permasalahan dalam pengolahan sampah.

Dua Pelaku Curanmor di Garut Dibekuk, Delapan TKP Terungkap

Ia menyebutkan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan peningkatan anggaran pengelolaan sampah hingga dua kali lipat.Mengenai anggaran Aris menyampaikan perlu dikaji berdasarkan kemampuan viskal daerah serta kebutuhan operasional.

“Pertama, untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Kedua, pengelolaan di TPA itu sendiri, termasuk infrastruktur yang sudah ada sekarang,” ujarnya, Senin (9/11/2026)

Aris menjelaskan,agar penangan sampah optimal,maka seluruh kebutuhan diperhitungkan sehingga perencanaan anggaran sesua,dengan demikian pengolahan sampah dilokasi pembuangan akhir dapat berkesinambungan.

Selain persoalan anggaran, DPRD Garut juga menyoroti dampak aktivitas TPA Pasir Bajing terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya,dan harus menjadi perhatian pemerintah.

Aris mengatakan,selain persoalan anggaran pihaknya telah menyampaikan kepada Bupati Garut agar masyarakat yang terdampak persoalan kesehatan akibat aktivitas TPA Pasir Bajing mendapat perhatian dan perlindungan melalui layanan kesehatan.

Ia juga mengatakan,telah berkomunikasi rencana perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari seribu warga.

“Terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas TPA, saya sudah tekankan agar masyarakat bisa mendapat perlindungan. Hal ini juga sudah dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan TPA.

Aris menegaskan, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan,Pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur, kecukupan anggaran, serta dampak lingkungan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat.

Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait, penanganan sampah di Kabupaten Garut diharapkan dapat berjalan lebih terencana sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.*