ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bergabung dengan Partai Gerindra sejak Mei 2023 setelah meninggalkan Partai Golkar, kini berada dalam satu kendaraan politik dengan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Pengamat Politik Universitas Pasundan, Fahmy Iss Wahyudi, mengatakan dinamika politik Indonesia masih sangat cair. Menurutnya, kesamaan partai tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang akan maju dalam kontestasi politik nasional.
Fahmy menilai partai politik dalam perkembangan politik pascareformasi kerap menjadi kendaraan untuk menghadapi pemilu. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa politik ketika tokoh dengan elektabilitas tinggi mendapat dukungan dari partai lain meskipun bukan berasal dari partai tersebut.
”Saya kira kecenderungan politik Indonesia pasca reformasi itu mengubah partai politik dalam tanda petik hanya sebatas kendaraan menghadapi pemilu,” ujar Fahmy Saat dihubungi Koran Mandala Kamis (30/7/2026)
Ia mencontohkan situasi pada Pilpres 2024 ketika Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya berada dalam satu partai dengan Ganjar Pranowo akhirnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik lain.
Selain itu, Fahmy juga menyinggung pencalonan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. Saat itu, Jusuf Kalla yang merupakan kader Golkar justru mendapat dukungan dari partai lain setelah memiliki modal elektabilitas dan dukungan politik.
”Fenomena keluar dari partai lama menjelang pemilu itu sesuatu yang lumrah dalam politik Indonesia dan peluang itu terbuka kembali di 2029,” katanya.
Menurut Fahmy, apabila elektabilitas Dedi Mulyadi tetap konsisten hingga mendekati Pilpres 2029, bukan tidak mungkin akan ada partai lain yang memberikan dukungan kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut.
”Kalaupun Gerindra tetap mendukung Pak Prabowo jika Pak Prabowo tetap memutuskan maju, partai lain juga akan dengan terbuka untuk menampung KDM dengan catatan elektabilitasnya konsisten sampai 2029,” ucapnya.
Ia menilai, kesamaan partai antara Dedi Mulyadi dan Prabowo tidak terlalu memengaruhi peta politik menuju 2029. Faktor yang lebih menentukan adalah perkembangan elektabilitas serta aturan dalam Undang-Undang Pemilu, termasuk kemungkinan adanya perubahan terkait ambang batas pencalonan presiden.
”Kalau bicara apakah kesamaan partai akan mempengaruhi, saya kira sejarah politik di Indonesia menunjukkan justru sebaliknya,” ujar Fahmy.
Fahmy menambahkan, peluang politik Dedi Mulyadi masih terbuka selama tidak terjadi peristiwa politik besar yang dapat menghambat tren elektabilitasnya. Ia melihat popularitas Dedi di media sosial menjadi salah satu faktor yang terus mendorong peningkatan dukungan publik.
”Kalau KDM tidak mengalami peristiwa politik yang besar, agak sulit menghentikan tren elektabilitasnya. Kita lihat followers-nya terus bertambah, di YouTube juga banyak pengikutnya,” jelasnya.
Menurut Fahmy, meskipun Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi, dinamika politik sudah mulai terbentuk sejak tahapan pemilu dimulai.
”2029 ini seolah jauh padahal dekat. Karena mungkin pemilunya 2029, tapi tahapannya sudah berlangsung dari 2027 akhir biasanya,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






