Indri Rindani: Pengawasan KKMP di Bandung Harus Diperkuat, Dorong Kolaborasi Lintas Dinas dan Dukungan Kementerian

KORANMANDALA.COM – Anggota DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menyoroti pentingnya penguatan manajemen pengawasan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikan Indri saat menjadi narasumber dalam kegiatan terkait pengawasan koperasi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku lebih memilih membuka ruang diskusi dengan para peserta untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Politisi dari PKB itu mengatakan pelaksanaan KKMP di Kota Bandung hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung dalam mendorong pembentukan koperasi di tingkat kelurahan.

Indri Rindani Dorong Kebijakan Berpihak untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif Bandung

“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau di desa sebelumnya sudah ada BUMDes, dana desa, dan koperasi desa yang menjadi fondasi. Sementara di perkotaan, masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap koperasi,” kata anggota Komisi II tersebut

Padahal, lanjut dia, koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat bawah. Karena itu, keberadaan KKMP harus didukung seluruh pihak agar tujuan program dapat tercapai sesuai harapan pemerintah pusat.

Indri menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, dibutuhkan integrasi dan kolaborasi antardinas tanpa adanya ego sektoral.

“Program prioritas nasional ini harus didukung oleh seluruh perangkat daerah. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus saling berkolaborasi agar program bisa berjalan sesuai target,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi membuat pemerintah kota harus lebih agresif mencari dukungan program maupun pendanaan dari kementerian.

“Dinas-dinas harus aktif membangun komunikasi dengan kementerian. Jangan hanya mengandalkan anggaran daerah. Perlu ada upaya untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional melalui dukungan pemerintah pusat,” katanya.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri mengatakan pihaknya terus mendorong jajaran eksekutif agar program-program prioritas nasional dapat terealisasi dengan baik di Kota Bandung. Salah satunya dilakukan melalui kunjungan kerja ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koperasi.

Dari hasil komunikasi tersebut, kata Indri, pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan KKMP di Kota Bandung, termasuk melalui kerja sama penyediaan lahan yang melibatkan Agrinas dan Pemerintah Kota Bandung.

Ia menjelaskan, dari total 151 kelurahan di Kota Bandung, saat ini baru sekitar 15 koperasi atau sekitar 10 persen yang berjalan melalui skema gotong royong masyarakat dengan mengandalkan iuran wajib dan iuran bulanan anggota.

Sementara itu, terdapat 10 koperasi lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan. Dari jumlah tersebut, enam koperasi telah beroperasi, sedangkan empat lainnya masih dalam proses penyediaan lahan dan penguatan kelembagaan.

Indri berharap keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas ekonomi produktif di tingkat kelurahan.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari bawah dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan,” pungkasnya.