Pansus 15 DPRD Bandung Bongkar Kinerja Pajak, Target Diturunkan, Potensi Diduga Bocor

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus 15, Heri Hermawan, menghadirkan jajaran Pemerintah Kota Bandung, di antaranya Asisten Daerah I Asep C. Cahyadi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gun Gun Sumaryana.

Inflasi Bulanan Kota Bandung Maret 2026 Turun Jadi 0,43 Persen

Dalam pemaparannya, Gun Gun menyebutkan realisasi pajak daerah 2025 mencapai Rp3,1 triliun dari target Rp3,3 triliun atau 91,7 persen. Sejumlah sektor bahkan melampaui target, seperti pajak restoran yang mencapai 115,56 persen dan pajak parkir sebesar 117,60 persen.

Namun capaian tersebut justru tidak serta-merta diapresiasi. Sejumlah anggota Pansus menilai angka-angka itu menutupi persoalan mendasar: rendahnya target dan tidak tergambarnya potensi riil.

“Kalau targetnya diturunkan, lalu realisasi terlihat tinggi, itu bukan prestasi. Target tidak selalu mencerminkan potensi sebenarnya,” tegas Anggota Pansus 15, Aan Andi Purnama.

Ia juga mengkritik absennya indikator kinerja dalam laporan yang disampaikan Bapenda. Menurutnya, tanpa indikator seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau pertumbuhan wajib pajak baru, capaian tersebut menjadi sulit diukur secara objektif.

Sorotan lebih tajam diarahkan ke sektor pajak parkir. Heri Hermawan mengungkap adanya penurunan target yang tidak rasional. “Sebelumnya target parkir Rp45 miliar, sekarang turun jadi Rp20 miliar. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar,” ujarnya.

Anggota Pansus lainnya, Susanto Triyogo Adiputro, bahkan menyebut kondisi ini sebagai indikasi lost potential atau potensi pendapatan yang hilang. Ia menilai Pemkot Bandung belum mampu mengoptimalkan sektor-sektor strategis yang sebenarnya bisa menjadi sumber PAD.

“Bandung punya SDM unggul, tapi ekosistem ekonominya tidak dibangun. Akibatnya, potensi justru lari ke luar daerah seperti Jakarta atau Serpong,” kritiknya.

Hal senada disampaikan Maya Himawati yang menyoroti sektor pariwisata. Ia menilai jargon menjadikan Bandung sebagai kota wisata unggulan tidak tercermin dalam angka pendapatan.

“Kalau pariwisata disebut prioritas, seharusnya kontribusinya signifikan. Faktanya tidak terlihat. Ini perlu evaluasi serius,” ujarnya.

Kritik juga datang dari AA Abdul Rozak yang menyoroti ketimpangan antara peningkatan jumlah objek pajak dengan stagnasi pendapatan. “Objek pajak bertambah, tapi target justru turun dan kenaikannya tidak signifikan. Ini menunjukkan kinerja yang stagnan,” katanya.

Sementara itu, Andri Rusmana mengungkap adanya selisih besar antara target dengan potensi riil pajak parkir. Berdasarkan kajian yang pernah ia terima, potensi pajak parkir di Kota Bandung bisa mencapai Rp80 miliar—jauh di atas target saat ini.

Kecurigaan terhadap kebocoran pajak juga mengemuka. Eko Kurnianto menanyakan langkah konkret Pemkot dalam mengawasi sektor-sektor rawan seperti hotel, restoran, dan hiburan. “Potensinya besar, tapi pengawasannya seperti apa? Ini yang belum jelas,” ujarnya.

Indri Rindani menambahkan bahwa hingga kini Pemkot dinilai belum mampu mengidentifikasi secara transparan titik-titik kebocoran pajak. Bahkan, ia menyinggung minimnya penguatan identitas kawasan ekonomi seperti Cibaduyut yang belum tergarap optimal.

Sorotan paling mencolok datang dari Erick Darmadjaya yang mengungkap dugaan banyaknya objek pajak yang belum tergarap. Ia menyebut sekitar 100 ribu dari total 500 ribu bangunan di Kota Bandung diduga belum terdaftar sebagai wajib pajak.

“Kalau data ini benar, maka ini bukan sekadar kelalaian, tapi potensi kebocoran besar yang harus segera ditindak,” ujarnya.

Menutup rapat, Heri Hermawan meminta Pemkot Bandung tidak sekadar memberikan jawaban normatif. Ia menegaskan seluruh masukan dan kritik harus dijawab secara tertulis dengan data yang terukur.

“Kami butuh jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan umum. Semua harus disampaikan secara tertulis pekan depan,” tegasnya.