KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menghadiri sekaligus memberikan sejumlah masukan dalam Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, Kamis (12/3/2026).
Dalam forum perencanaan pembangunan daerah tersebut, Yudha menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut di tengah kompleksitas persoalan pembangunan manusia. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya terobosan serta strategi kolaboratif agar berbagai program pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan optimal.
Ia mencontohkan salah satu aspirasi yang muncul dalam forum Musrenbang, yakni dari gabungan organisasi perempuan yang menaungi delapan organisasi kewanitaan di Garut. Kelompok tersebut hanya menerima hibah sekitar Rp50 juta, angka yang dinilai belum memadai untuk menopang berbagai kegiatan pemberdayaan.
“Dengan kebutuhan kegiatan yang cukup besar, bantuan hibah sebesar itu tentu belum memadai. Karena itu, diperlukan pendekatan baru melalui kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber,” ujar Yudha.
Sebagai wakil rakyat, ia menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai potensi sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong agar forum Musrenbang tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak, termasuk melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau program corporate social responsibility (CSR).
Selain itu, Yudha juga mengusulkan penguatan kolaborasi dengan lembaga pengumpul dana umat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu), serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), termasuk lembaga amil zakat lainnya. Menurutnya, potensi dana sosial keagamaan tersebut cukup besar apabila dapat diarahkan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan manusia.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing yang selama ini rutin memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial. Beberapa negara seperti Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia diketahui memiliki program bantuan bagi organisasi masyarakat yang aktif melakukan advokasi dan pemberdayaan komunitas.
Yudha mencontohkan bahwa salah satu organisasi perempuan di Garut, yakni Aisyiyah dari lingkungan Muhammadiyah, pernah memperoleh dukungan dari lembaga internasional untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang bantuan tersebut terbuka luas apabila ada fasilitasi serta koordinasi yang baik dari pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menjembatani dan mengoptimalkan peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Garut di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” jelasnya.
Lebih jauh, Yudha menegaskan bahwa kolaborasi pendanaan menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan tantangan pembangunan manusia di daerah. Ia menyoroti masih rendahnya kemampuan numerasi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Garut.
Menurutnya, skor numerasi siswa SD di Garut saat ini berada di angka sekitar 59, sementara siswa SMP sekitar 62, yang masih berada di bawah standar minimal yang diharapkan.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan numerasi bukan sekadar soal pelajaran matematika di kelas, tetapi berkaitan dengan kemampuan berpikir praktis dalam kehidupan sehari-hari.
“Misalnya ketika seorang anak membeli sepatu dengan diskon 17 persen, masih banyak yang kesulitan menghitung berapa harga yang harus dibayar. Ini menunjukkan kemampuan numerasi perlu diperkuat sejak dini,” kata Yudha.
