Koran Mandala –Ombudsman RI menerima konsultasi dan pengaduan dari peserta yang dinyatakan lulus seleksi CASN 2024. Sesuai mekanisme, peserta diarahkan melapor ke KemenPAN-RB dan BKN sebelum ke Ombudsman.
Ombudsman memberikan pernyataan evaluatif kepada pemerintah. Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai penundaan pengangkatan CASN berdampak pada pelayanan publik.
“CASN adalah motor birokrasi yang penting untuk pelayanan publik. Ribuan tenaga kesehatan yang belum diangkat akan mengganggu layanan kesehatan,” katanya, Rabu 12 Maret 2025.
Ombudsman Jabar Sesalkan Intimidasi terhadap Siswa Pengadu PIP
Pemerintah diminta mengukur dampak penundaan TMT terhadap pelayanan publik. Penundaan ini berpotensi maladministrasi di bidang kepegawaian.
Robert menyarankan pemerintah mencari solusi, seperti ganti rugi, pendekatan ke tempat kerja sebelumnya, atau opsi lain.
“Ombudsman meminta pemerintah transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN 2024. Kepastian informasi bisa membantu peserta bersiap,” ujarnya.
Sebagai langkah penyelesaian, Robert menyarankan pengangkatan CASN dilakukan bertahap untuk instansi yang siap secara administratif dan finansial.
“Dari 602 instansi, sebanyak 207 meminta penundaan karena penataan formasi dan administrasi. Namun, 395 instansi bisa segera mengangkat CASN,” katanya.
Robert juga meminta pemerintah menerbitkan regulasi kepastian pengangkatan CASN 2024 agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.
“Ombudsman berharap ada titik temu dari rapat Komisi II DPR dengan pemerintah. Kami juga imbau masyarakat melaporkan maladministrasi terkait seleksi CASN 2024,” pungkasnya.
