Oleh: Tody Ardianysah Prabu
Ketua Forum Rakyat Indonesia Unggul
100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat berbagai kebijakan populis yang menuai tanggapan positif dari masyarakat. Berbagai langkah diambil untuk memperkuat kepercayaan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, serta kenaikan gaji guru dan hakim. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pada rakyat, tetapi juga menggambarkan keberanian pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial.
Populisme sebagai Pendekatan Awal
Populisme sering didefinisikan sebagai upaya untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kelompok elite. Dalam praktiknya, populisme menjadi alat politik yang efektif untuk menarik dukungan rakyat. Pada periode awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menggunakan pendekatan ini dengan cermat, menyasar isu-isu yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti kesejahteraan guru dan pelaksanaan program kesehatan gratis.
Presiden Prabowo Resmikan PLTA Jatigede, Kapasitas Capai 3,2 gigawatt
Kebijakan MBG, misalnya, mendapatkan respons positif karena berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya mendorong pemerataan gizi, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru.
Selain itu, pembatalan kenaikan PPN yang sempat menjadi polemik, meskipun disertai catatan buruk terkait proses pengambilan keputusan yang terkesan mendadak, tetap menjadi langkah strategis untuk mempertahankan citra positif pemerintah.
Tantangan Kebijakan Populis
Namun, populisme tidak lepas dari tantangan. Kebijakan populis sering kali disalahartikan sebagai pendekatan murah hati yang hanya berorientasi pada popularitas jangka pendek. Presiden Prabowo diharapkan mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk menghasilkan kebijakan nyata yang berkelanjutan.
Sebagai contoh, kenaikan gaji guru dan hakim adalah langkah awal yang baik, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat agar tidak membebani anggaran negara yang diprediksi mengalami defisit hingga Rp800 triliun pada 2025. Di sinilah pentingnya evaluasi kinerja para menteri secara berkala, seperti yang diusulkan oleh Forum Rakyat Indonesia Unggul.
Citra Positif Pemerintah
Survei Litbang Kompas mencatat citra positif Presiden Prabowo mencapai 94,1 persen, melampaui pencapaian Presiden Joko Widodo pada 100 hari pertama masa jabatannya di 2015. Angka ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, sejarah menunjukkan bahwa mempertahankan citra positif jauh lebih sulit dibandingkan mencapainya.
Populisme dan Kepemimpinan Nyata
Seperti yang saya sampaikan, populisme harus dibarengi dengan kebijakan nyata. Pemerintah yang hanya mengandalkan pendekatan populis tanpa membangun fondasi kebijakan yang kuat berisiko kehilangan kepercayaan rakyat di kemudian hari. Sebaliknya, kebijakan nyata membutuhkan dukungan politik yang sering kali dapat diperoleh melalui populisme.
Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya menjadi sosok yang berani dan tegas, tetapi juga seorang inovator yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pendekatan berbasis budaya juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, menjadikan budaya bukan sekadar kesenian, tetapi cara hidup yang meningkatkan kualitas kehidupan warga Jawa Barat dan Indonesia secara umum.
Harapan ke Depan
Tantangan utama kepemimpinan Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa kebijakan populisme tidak berhenti pada pencitraan. Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu mengelola negara dengan tepat, tanpa hanya mengandalkan pendekatan monumental atau kebijakan jangka pendek.
Seperti yang saya tekankan, tidak ada negara yang benar-benar miskin, melainkan hanya salah dalam pengelolaannya. Semoga pemerintahan ini mampu membuktikan bahwa populisme dapat menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kebijakan yang substansial dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
