Mahfud MD Buka Suara Tentang Lagu Sukatani ‘Bayar, Bayar, Bayar’ (@ohmahfudmd)
KORAN MANDALA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua nama tersebut untuk mengisi posisi wakil presiden.
“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, presiden nantinya mengajukan dua orang sebagai calon pengganti wakil presiden yang berhenti untuk dipilih oleh MPR.
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.
Mahfud menegaskan, kewenangan menentukan dua nama calon tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Karena itu, ia meminta berbagai pihak tidak mencampuri atau memaksakan sosok tertentu untuk menggantikan Gibran.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu,” ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menyebut Prabowo tetap dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, hingga kalangan masyarakat sipil.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan etis sebelum presiden menentukan dua nama calon pengganti wakil presiden.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” jelasnya.
“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambung Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan agar pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran tidak dilakukan terlalu dini. Menurutnya, seluruh pihak perlu menunggu proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran terlebih dahulu sebelum membicarakan calon penggantinya.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” tandasnya.