KORAN MANDALA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penggunaan vape atau rokok elektrik haram memunculkan beragam tanggapan, baik dari pemerintah daerah maupun kalangan penggunanya.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menyatakan masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat terkait tindak lanjut fatwa tersebut.
Sementara itu, pengguna vape mengaku terkejut dan mulai mempertimbangkan untuk mengurangi kebiasaan menggunakan rokok elektrik.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Disdagin Kota Bandung, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan, fatwa MUI tidak serta-merta mengubah status legal vape menjadi barang terlarang untuk diperdagangkan.
Menurutnya, pengawasan perdagangan yang dilakukan Disdagin tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan etika maupun fatwa keagamaan.
“Kami mengamati fatwa MUI tersebut sebagai keputusan keagamaan yang tentunya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, kalau berbicara terkait kelembagaan sesuai tugas dan fungsi Disdagin, pengawasan perdagangan kami berpedoman pada hukum positif, bukan etika,” ujar Taufik saat dihubungi koran Mandala. Rabu, (11/11/2026)
Ia menjelaskan, sejumlah regulasi yang menjadi acuan di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Dalam ketentuan tersebut, vape termasuk salah satu hasil pengolahan tembakau lainnya yang dikenakan cukai.
“Fatwa MUI itu belum mengubah status legal vape menjadi barang terlarang untuk diperdagangkan, karena kami juga belum mendapatkan kebijakan dari pusat,” katanya.
Meski demikian, Taufik menilai fatwa tersebut dapat menjadi penguat dalam upaya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait bahaya penggunaan vape bagi pelajar, santri, dan masyarakat muslim.
Ia menyebut, Disdagin juga telah membuka koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI untuk membahas persoalan tersebut.
Adapun pengawasan peredaran vape tetap berjalan, khususnya terhadap produk ilegal tanpa pita cukai, vape palsu, hingga penjualan kepada anak di bawah umur.
“Untuk mengantisipasi atau merespons hal tersebut, mungkin yang berubah adalah pendekatan pembinaan dan edukasi. Pengawasan tetap berjalan, bahkan diperkuat dalam aspek yang diatur hukum,” jelasnya.
Terkait potensi dampak fatwa terhadap pelaku usaha dan pekerja industri vape, Taufik mengatakan, pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
Disdagin Kota Bandung juga akan berkoordinasi dengan pelaku usaha melalui asosiasi untuk mengetahui perkembangan serta kemungkinan dampak kebijakan tersebut.
“Untuk saat ini, karena belum ada aturan hukum positif yang tetap dari pusat, kami masih menunggu. Di daerah, kewenangan kami tentunya terbatas. Kami juga akan berkoordinasi dengan para pelaku usaha melalui asosiasinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Maira (25), pengguna vape asal Antapani, Kota Bandung, mengaku terkejut ketika mengetahui MUI benar-benar mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape.
“Jujur, awalnya aku kaget waktu tahu ternyata diharamkan sama MUI. Aku kira cuma isu-isu saja. Tapi, mungkin MUI memutuskan diharamkan karena sudah banyak yang menyalahgunakan, seperti narkoba yang sekarang bisa masuk ke liquid,” kata Maira.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan upaya mencari dan menindak pengedar agar penyalahgunaan vape untuk peredaran narkoba tidak semakin meluas.
Maira mengungkapkan, salah satu alasan dirinya lebih sering menggunakan vape dibandingkan rokok konvensional adalah aroma rokok yang dinilai lebih menyengat dan sulit hilang, terutama ketika menempel pada pakaian.
Selain itu, ia merasa rokok konvensional lebih sering membuatnya pusing dibandingkan vape. Kendati demikian, ia menyadari penggunaan vape juga tidak baik bagi kesehatan.
“Setelah ada keputusan dari MUI, mungkin aku bisa lebih mempertimbangkan. Selain itu, nge-vape juga sangat tidak baik buat tubuh dan kesehatan. Aku bakal terus mencoba mengurangi dan semoga perlahan-lahan bisa berhenti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maira berharap pemerintah meningkatkan edukasi mengenai risiko penggunaan vape sekaligus memperketat pengawasan penjualannya.
Ia menilai edukasi dan pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan vape serta mengurangi akses anak di bawah umur terhadap produk tersebut.
Pasalnya, ia mengaku masih sering menjumpai pelajar SMP yang mengenakan seragam sekolah sambil menggunakan vape.
“Aku sering melihat anak SMP memakai seragam sekolah, tetapi nge-vape. Aku merasa ini karena edukasinya masih kurang. Kalau masyarakat tidak diberikan edukasi, pasti mereka juga tidak akan paham risikonya,” tuturnya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
