KORANMANDALA.COM –Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) melayangkan surat resmi berisi protes keras kepada Kapolda Metro Jaya terkait penangkapan Roy Suryo Notodiprojo dan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) pada 19 Juni 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Dalam surat bernomor 025/FPP-TNI/VI/2026 itu, FPP TNI menyatakan keprihatinan sekaligus mempertanyakan dasar hukum tindakan penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa. Menurut mereka, kedua pihak selama ini dinilai kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.
Perwakilan FPP TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak warga negara.
“Kami memandang tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan asas proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum,” demikian isi surat FPP TNI.
FPP TNI menilai apabila proses hukum telah memasuki tahapan tertentu dan pihak yang diperiksa tetap bersikap kooperatif, maka mekanisme pemanggilan seharusnya lebih diutamakan dibandingkan tindakan penangkapan, sepanjang syarat-syarat hukum untuk melakukan upaya paksa belum terpenuhi.
Selain itu, FPP TNI juga menyinggung informasi yang mereka peroleh dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap Roy Suryo maupun pihak-pihak lainnya.
Atas dasar itu, FPP TNI meminta penjelasan kepada Polda Metro Jaya mengenai alasan dilakukannya penangkapan yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bertentangan dengan semangat tersebut.
Melalui surat itu, FPP TNI menyampaikan lima tuntutan kepada Kapolda Metro Jaya, yakni memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan urgensi penangkapan, memastikan proses hukum berjalan profesional dan transparan, menjamin hak-hak hukum pihak yang diperiksa, mempertimbangkan penangguhan apabila syarat penahanan tidak terpenuhi, serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum.
FPP TNI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya negara hukum, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa dilaporkan ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026. Kuasa hukum keduanya, Refly Harun, juga menyampaikan keberatan dan protes atas tindakan penangkapan tersebut.
Surat protes FPP TNI itu turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri, Komisi III DPR RI, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
