KORANMANDALA.COM – Kasus dugaan suap dalam pengurusan impor Blueray Cargo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga diduga dipengaruhi dinamika politik antarinstitusi penegak hukum.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai arah penyidikan memperlihatkan indikasi tersebut. Menurutnya, proses hukum belum menyentuh seluruh pihak yang disebut dalam dugaan suap, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai objektivitas penanganan perkara.
“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni 2026.
Uchok juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga menerima suap dari kalangan aparat penegak hukum. Penilaian itu, menurutnya, mengacu pada keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ia mengatakan Hartanto, pegawai Blueray, telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.
“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.
Menurut Uchok, perhatian penyidik justru lebih terpusat pada institusi Bea dan Cukai. Ia menilai fokus tersebut mengarah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.
“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.
Lebih jauh, ia memandang perkara Blueray Cargo mencerminkan kecemburuan institusional terhadap meningkatnya keterlibatan personel militer dalam jabatan sipil. Fenomena tersebut dinilai menjadi bagian dari dinamika politik yang sedang berlangsung.
“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.
Uchok kemudian mengaitkan kondisi itu dengan kebijakan penempatan pejabat pada pemerintahan saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian yang seimbang terhadap unsur kepolisian dalam pengisian jabatan strategis.
“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Uchok menilai masyarakat cukup mencermati dinamika yang berkembang di balik perkara tersebut. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan Presiden dengan institusi TNI dan Polri.
“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.
