Pengamat: Kebijakan Dedi Mulyadi Jangan Abaikan Kesiapan Fiskal Jabar

KORANMANDALA.COM – Pengamat Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky , mengkritisi arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah munculnya proyeksi defisit APBD 2026 sebesar Rp5,7 triliun. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berlandaskan pada dokumen perencanaan dan kesiapan fiskal.
‎
‎Deni menilai proyeksi defisit tersebut sudah dapat diperkirakan sejak awal apabila pemerintah menjalankan kebijakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
‎
‎”Defisit APBD Jawa Barat sebesar Rp5,7 triliun ini sebetulnya sudah saya prediksi. Karena melihat kebijakan Gubernur kita yang menurut saya terlalu ugal-ugalan. Seharusnya setiap kebijakan mengacu pada perencanaan yang sudah disusun, baik perencanaan keuangan maupun program,” Ujarnya saat dihubungi koran Mandala Jumat (3/7/2026)
‎
‎Ia menjelaskan, pemerintah memiliki dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Selain itu, setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan kesiapan fiskal agar pelaksanaannya tetap terukur.
‎
‎”Penting melihat bagaimana kesiapan fiskal kita sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan itu terukur. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa melihat kemampuan keuangan daerah,” katanya.
‎
‎Deni mengingatkan, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi fiskal berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran.
‎
‎”Jangan sampai program-program prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat justru tidak bisa dijalankan karena anggarannya tidak tersedia. Buat apa menyusun perencanaan kalau akhirnya tidak dijadikan acuan,” tuturnya.
‎
‎Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga bahan bakar, Deni menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran pada program-program yang lebih mendesak.
‎
‎”Kita melihat saat ini rupiah melemah dan harga bahan bakar tinggi. Karena itu, anggaran seharusnya difokuskan pada program-program yang memang lebih urgen dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya