ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp16.300 per liter menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pengamat Ekonomi Universitas Insan Cendikia Mandiri, Deni Rizky, menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin membebani masyarakat.
Deni mengatakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah menahan kenaikan harga BBM yang banyak digunakan masyarakat serta mempertimbangkan realokasi anggaran dari program-program yang dinilai belum mendesak.
“Solusinya bagaimana harga BBM yang mayoritas digunakan masyarakat itu ditahan, jangan naik terlalu tinggi. Pemerintah bisa mengalihkan sebagian anggaran dari program-program prioritas yang tidak terlalu mendesak untuk menahan kenaikan harga BBM,” ujar Deni, Kamis (11/6/2026).
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kenaikan Pertamax yang cukup signifikan berpotensi mendorong sebagian pengguna beralih ke Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Ia menjelaskan, semakin banyak pengguna Pertamax yang beralih ke BBM bersubsidi, maka kebutuhan anggaran subsidi juga akan meningkat. Akibatnya, tekanan terhadap fiskal negara berpotensi semakin besar.
“Ketika pengguna Pertamax beralih ke Pertalite, beban subsidi akan semakin tinggi. Ini justru bisa menjadi tekanan baru bagi kondisi fiskal pemerintah,” katanya.
Selain itu, Deni mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi karena berdampak pada biaya distribusi barang dan jasa. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.
“Kenaikan BBM akan berdampak ke berbagai sektor. Biaya distribusi naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin akan muncul kelompok miskin baru,” ujarnya.
Deni berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan harga Pertamax dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menilai komunikasi pemerintah kepada publik perlu diperkuat agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut kebutuhan masyarakat dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






