KORANMANDALA.COM – Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat seharus tidak langsung disikapi secara optimis. Hal itu dikarenakan masih tingginya konsumsi pemerintah, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam demi keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Deni mengatakan konsumsi pemerintah justru mengalami pertumbuhan dari sisi pengeluaran yang mencapai sekitar 55,90 persen. Ia menilai bahwa kondisi tersebut bisa beresiko terhadap ketahanan fiskal daerah kedepannya. Bahkan, kondisi itu diperparah dengan net ekspor Jawa Barat yang justru “minus” 3,57 persen.
“Dalam struktur ekonomi yang sehat, pertumbuhan seharusnya lebih banyak didorong oleh investasi dan net ekspor. Namun saat ini, kondisi ekspor-impor Jawa Barat justru menunjukkan impor lebih besar dibanding ekspor sehingga net ekspor mengalami minus sekitar 3,57 persen,” kata Deni saat dihubungi Koran Mandala, Minggu (10/5/2026).
Maka dari itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat per triwulan I 2026 seharusnya tidak disikapi terlalu optimis. Sebab, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ditambah dengan berbagai kondisi yang telah ia paparkan di atas.
“Karena itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 sebaiknya tidak langsung disikapi secara terlalu optimistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.
Deni menjelaskan, dari segi laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan hingga 17 persen. Meskipun, sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat secara struktur ekonomi.
Maka dari itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap pertumbuhan tersebut demi keberlanjutan fiskal daerah jangka panjang.
“Jika melihat sumber pertumbuhan ekonomi saat ini, baik dari tingginya konsumsi pemerintah maupun dominasi sektor akomodasi dan makan minum, maka perlu dilakukan evaluasi secara lebih mendalam, terutama untuk melihat keberlanjutan jangka panjang serta kesiapan fiskal daerah ke depan,” jelas Deni.
Hal itu juga diperparah dengan dengan kondisi masyarakat belum tentu membaik meski angka pengangguran turun pada triwulan I 2026. Hal itu dikarenakan masyarakat saat ini kebanyakan beralih bekerja ke sektor informal dengan kemungkinan penghasilan yang lebih rendah.
Kondisi tersebut menjadi indikasi adanya PHK di sektor informal yang cukup signifikan. Apalagi, penyerapan dan distribusi tenaga kerja di sektor akomodasi dan makan minum per Februari 2026 justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Meski secara statistik pengangguran menurun, belum tentu kondisi pendapatan masyarakat membaik. Banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor formal kini harus bertahan di sektor informal dengan penghasilan yang kemungkinan lebih rendah dan tidak stabil,” pungkas dia.
