Koran Mandala – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi, menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, Kementerian BUMN, dan jajaran direksi BUMN agar proyek strategis nasional tidak kekurangan pendanaan.
Menurut Mulyadi, meski Danantara kini menjadi entitas penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, keberadaan dan peran BUMN lain tetap krusial. Terlebih, Danantara saat ini menjadi mitra kerja dua komisi DPR sekaligus, yakni Komisi VI dan Komisi XI.
“Komisi VI akan fokus pada pengawasan sumber daya manusia dan operasional, sementara Komisi XI menangani aspek keuangan dan investasi,” jelas Mulyadi dalam keterangannya, Selasa 3 Juli 2025.
Mulyadi menanggapi pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menyebutkan bahwa pihaknya kini memiliki kewenangan untuk menyuntikkan modal ke BUMN tanpa mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN.
Menurut Mulyadi, pernyataan tersebut memerlukan klarifikasi lebih lanjut karena penghapusan PMN bisa berdampak besar terhadap kelanjutan proyek yang belum siap secara komersial.
“Saya membaca bahwa Danantara menyatakan tidak ada lagi PMN. Ini tidak bisa diambil sepihak tanpa memperjelas fungsi masing-masing entitas,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah hampir Rp80 triliun dana dividen BUMN yang masuk ke Danantara, namun tidak seluruhnya digunakan secara optimal.
“Jangan sampai dana tersebut hanya menjadi ‘idle fund’ yang tidak bergerak. Negara bisa kehilangan peluang karena gap pendanaan,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa banyak proyek DANANTARA masih berada di tahap greenfield, alias dalam tahap kajian awal, sementara BUMN tetap membutuhkan suntikan modal negara.
“Kalau Danantara menutup pintu PMN, sementara proyek belum komersial, akan timbul kekosongan pembiayaan yang berbahaya,” ujarnya.
Mulyadi meminta agar Kementerian BUMN tidak bersikap pasif dan segera memperjelas arah pendanaan serta peran Danantara dalam peta besar kebijakan fiskal nasional.
“Kita harus hindari dualisme kebijakan. Negara harus clear and clean dalam mengelola investasi, baik melalui APBN maupun lewat Danantara,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas para pemangku kepentingan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“BUMN adalah pilar fiskal dan ekonomi kita. Kalau mereka tidak punya ruang fiskal, ketahanan ekonomi kita ikut terganggu,” tegasnya.
Sebagai penutup, Mulyadi mendorong para direksi dan komisaris BUMN untuk benar-benar bekerja nyata.
“Ini saatnya kerja konkret, bukan sekadar seremoni atau pencitraan. Harus ada inovasi yang berdampak langsung pada perekonomian nasional,” pungkasnya.
