KoranMandala.com – Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) bekerjasama dengan FISIP Universitas Langlangbuana (Unla) dan FISIP Universitas Sangga Buana menyelengarakan Seminar Nasional XXII bertema “Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional” pada Kamis, 27 Februari 2025. Acara seminar digelar secara hybrid, luring di Wisma Buana Unla, Jl. Karapitan No.116, Kota Bandung, dan secara daring melalui zoom meeting.
Acara Seminar Nasional FK-DKISIP ke-22 ini dipandu Dr. Rafih Sri Wulandari, SIP.,M.Si. (Dosen Tetap FISIP UNLA) dan menghadirkan narasumber Dr. Usman Pakasi, M.Si. (Dekan FISIP Universitas Yapis Jayapura, Papua), Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., MPA. (Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai, Denpasar tahun 2014-2018, 2018-2022/Warek 3), Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo), dan Assoc Prof Dr. Kasmanto Rinaldi, S H., M.Si. (Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau/Kriminolog).
Kegiatan dibuka dengan sambutan-sambutan, dari Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional, Dr. Lisdawati, Dra., M.Si. (Dekan FISIP Unla), Dr. Tatang Sudrajat, Drs., SIP., M.Si. (Sekjen FK-DKISIP), sambutan Rektor Universitas Langlangbuana yang disampaikan oleh Wakil Rektor II Unla, Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H., dan diakhiri sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat FK-DKISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA yang sekaligus membuka kegiatan seminar ini.
Gas Login! 25 Akun FF Sultan Gratis Hari Ini 28 Februari 2025
Menurut Dekan FISIP Unla, Lisdawati, forum ilmiah ini dihadiri sekitar 295 anggota dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. “Terima kasih atas kepercayaan menunjuk Unla sebagai tuan rumah Seminar Nasional ke-22 FK-DKISIP kali ini,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal FK-DKISIP, Tatang Sudrajat mengatakan, dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, rencananya FK-DKISIP bakal memantau di 31 provinsi, namun karena ada beberapa anggota tidak bersedia, hanya dapat dilaksanakan di 18 provinsi di seluruh Indonesia. “Meski hanya 18 provinsi, FK-DKISIP memberikan apresiasi kepada 11 dekan dan mantan dekan yang dipercaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panelis atau perumus,” kata Tatang, yang juga didapuk sebagai Koordinator Nasional Pemantauan Pilkada Gubernur di FK-DKISIP.
Ketua Umum Pengurus Pusat FK-DKISIP, Samugyo Ibnu Redjo, menjelaskan bahwa sebenarnya sudah lebih dari 22 seminar yang diadakan sejak FK-DKISIP berdiri pada Juli 2020. “Karena bukan hanya seminar nasional, kita juga menggelar seminar internasional, di antaranya yang belum lama ini berlangsung di Bali, Semarang, dan Surabaya,” tuturnya.
Hasil pemantauan Samugyo, Pilkada yang dilakukan sekarang ini bisa disebut “demokrasi kebablasan” sehingga perlu evaluasi menyeluruh. Mulai dari masalah tingginya biaya menjadi kepala daerah hingga partai politik (parpol) yang berbisnis layaknya PT (Perseroan Terbatas). “Parpol itu jadi seperti PT berbisnis dan jadi ladang kekuasaan, jauh dari idealisme partai.
Jika seseorang mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, biayanya terlalu besar dan boros. Rata-rata meminta biaya 20-50 Miliar. Bahkan untuk DKI dan pilkada di Pulau Jawa jumlahnya mencapai 50-100 Miliar,” bebernya.
Samugyo mengungkapkan, bagi calon kepala daerah yang hendak maju saat ini, harus punya banyak uang. Untuk yang tidak memilikinya, akhirnya akan berhutang kepada oligarki pengusaha. “Tentunya, para pengusaha tidak mau rugi dan bakal menekan. Akhirnya, jika terpilih menjadi kepala daerah bakal tersandera kebijakannya. Buat satu pasal saja, seperti dalam perwal dan perda pastinya akan berhitung untung rugi. Tersandera kebijakannya oleh parpol,” imbuhnya.
