Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf Erwinsyah, (Sarah/Koranmandala)
KORAN MANDALA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menjalankan program penjemputan dan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) secara asal-asalan.
Ia menyoroti peluncuran fitur Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapawarga. Menurutnya, program berbasis digital tersebut harus disertai kesiapan anggaran, mekanisme operasional, serta pengawasan yang jelas agar tidak berhenti sebatas peluncuran aplikasi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan aplikasi Angkut ODGJ melalui Sapawarga sebagai upaya memperbaiki sistem penanganan dan penjemputan ODGJ.
Namun, Maulana menilai keberadaan aplikasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan di lapangan. Sebab, aplikasi hanya menjadi perantara untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan. Hal yang lebih penting adalah kepastian tindak lanjut setelah laporan diterima.
Ia khawatir program tersebut justru bernasib seperti sejumlah aplikasi pencari kerja yang dinilai minim tindak lanjut karena tidak didukung mekanisme pelaksanaan yang memadai.
“Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan menjadi buih ketidakpastian,” ujar Maulana di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan tindak lanjut, Maulana juga menyoroti kesiapan anggaran untuk mendukung operasional penjemputan ODGJ. Berdasarkan penelusurannya terhadap postur anggaran, ia menyebut belum menemukan alokasi khusus yang memadai untuk menopang pelaksanaan program tersebut.
Padahal, proses penjemputan membutuhkan dukungan biaya operasional, mulai dari mobilisasi tim hingga kepastian rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi yang menjadi tujuan rujukan pasien.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan kapasitas panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar. Maulana menyebut sejumlah fasilitas penampungan ODGJ sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload.
Ia mencontohkan panti rehabilitasi di Sumedang yang daya tampungnya telah penuh. Sementara itu, fasilitas di Garut tidak hanya mengalami kepadatan penghuni, tetapi juga dinilai sudah tidak layak huni.
Kondisi tersebut turut diperberat dengan terbatasnya jumlah tenaga pendamping atau caregiver. Saat ini, satu orang caregiver disebut harus menangani sekitar 10 hingga 13 pasien sekaligus.
Menurut Maulana, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sebelum Pemprov Jabar memperluas pelaksanaan program Angkut ODGJ. Sebab, keberhasilan penjemputan tidak hanya diukur dari kecepatan evakuasi, tetapi juga kepastian pasien memperoleh penanganan lanjutan.
“Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti,” tandasnya.