Parade Tauhid Cikopo, Massa Suarakan Penolakan Pembangunan Gereja

KORAN MANDALA –Ratusan orang menggelar Parade Tauhid di kawasan Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jumat (6/11/2026).

Massa yang terdiri dari organisasi masyarakat Islam dan warga setempat menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di wilayah tersebut.

Dengan berjalan beriringan menuju lokasi rencana pembangunan gereja, massa menyampaikan sejumlah keberatan melalui orasi. Persoalan pendirian rumah ibadah itu kembali menjadi perhatian setelah munculnya aksi penolakan dari masyarakat setempat.

Salah satu orator menyebut mayoritas penduduk Desa Cikopo beragama Islam. Ia juga mempertanyakan rencana pembangunan gereja yang menurutnya berada tidak jauh dari lingkungan pondok pesantren.

“Bayangkan, hanya berapa meter sisinya dari pondok pesantren yang ada di sana,” ujar orator di hadapan massa.

Dalam orasinya, ia turut melontarkan tudingan adanya pemberian uang kepada sejumlah warga untuk mendapatkan dukungan terhadap pendirian gereja. Menurut klaimnya, warga rata-rata menerima uang sebesar Rp5 juta per orang.

“Dengan memanfaatkan orang miskin yang sudah membutuhkan uang, dikasih uang rata-rata Rp5 juta untuk memberikan dukungan terhadap pendirian gereja ini,” katanya.

Tak hanya itu, orator tersebut juga mengklaim adanya intimidasi terhadap sejumlah warga yang disebut bersedia mengembalikan uang tersebut. Ia menyebut tekanan itu membuat warga tidak berani menyampaikan sikap secara terbuka.

“Demi Allah saya bersaksi, beberapa warga Cikopo sudah siap mengembalikan duit. Persoalan mereka sekarang tidak berani tampil. Ada intimidasi,” ucapnya.

Namun, tudingan mengenai pemberian uang dan intimidasi tersebut masih sebatas pernyataan orator dalam aksi. Belum ada bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk memastikan kebenarannya.

Parade Tauhid ini kembali memperlihatkan adanya penolakan terhadap rencana pembangunan GKPS di Cikopo. Di tengah perbedaan pandangan tersebut, penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadah menjadi penting agar hak masyarakat dalam menjalankan ibadah, ketertiban, serta kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.