Mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Purwakarta menyoroti pengangguran, dan akses pendidikan. (Rachma/Koran Mandala)
KORAN MANDALA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Kabupaten Purwakarta.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui mimbar bebas yang digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan itu, mahasiswa juga menyoroti peluang kerja bagi masyarakat lokal di tengah perkembangan industri serta respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat.
Mahasiswa yang terlibat berasal dari Politeknik Jatiluhur (Poljat), Politeknik Bhakti Asih (Polbab), Wastukancana, Unismu, Wikara, Muhajirin, dan Universitas Kartamulia. Mereka memanfaatkan mimbar bebas sebagai ruang untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan di daerah maupun kebijakan di tingkat nasional.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keterbatasan ruang kreatif bagi pemuda. Mahasiswa menilai, fasilitas untuk berdiskusi, berkegiatan, berorganisasi, dan mengembangkan gagasan diperlukan untuk mendukung produktivitas generasi muda di Purwakarta.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan peluang kerja bagi masyarakat lokal di tengah berkembangnya sektor industri. Mereka menyoroti pentingnya kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki dunia kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purwakarta pada 2024 mencapai 7,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat pada tahun yang sama, yakni 6,75 persen.
Sementara itu, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purwakarta 2025 mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 8,37 tahun dan harapan lama sekolah mencapai 12,51 tahun. Data tersebut menggambarkan kondisi pendidikan di daerah, meskipun angka pengangguran 2024 tidak secara langsung mencerminkan situasi ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
Persoalan akses pendidikan juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai pemerataan kesempatan belajar dan keterjangkauan biaya pendidikan perlu mendapat perhatian agar masyarakat memiliki peluang lebih luas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tak hanya membahas persoalan daerah, mahasiswa turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu nasional, di antaranya pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, serta polemik ijazah yang dikaitkan dengan integritas pejabat publik.
Berbagai isu tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Penilaian terhadap persoalan yang masih menjadi polemik pun perlu didasarkan pada bukti dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah penyampaian aspirasi, mahasiswa menyayangkan tidak adanya perwakilan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menemui mereka untuk berdialog secara langsung. Kekecewaan tersebut disampaikan oleh perwakilan mahasiswa yang disebut sebagai Pres STIES IP, Adid.
“Sangat disayangkan juga pihak pemerintah tidak menemui massa aksi, seolah diam ketika aspirasi disampaikan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menghadapi dinamika yang ada,” ujar Adid.
Ia menilai, ketidakhadiran bupati seharusnya dapat diwakili pejabat lain, seperti wakil bupati atau sekretaris daerah, sehingga mahasiswa tetap memiliki kesempatan menyampaikan pandangan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa ingin menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. Mereka berharap ruang penyampaian pendapat dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara generasi muda dan pemerintah.