KORAN MANDALA – Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) Bandung, Deni Rizky, menyoroti pentingnya kesiapan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengajukan pinjaman untuk membiayai pembangunan.
Menurut Deni, penolakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pengajuan pinjaman tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyusun perencanaan program dan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menilai, program pembangunan yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus diimbangi dengan perhitungan fiskal yang matang.
Pemerintah tidak cukup hanya menyusun program yang menarik bagi masyarakat, tetapi juga harus memastikan kemampuan untuk membiayai dan memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka panjang.
“Wajar Kemendagri tidak menyetujui itu. Berarti apa? Berarti Jawa Barat tidak bisa membayarnya karena ada pertimbangan,” ujar Deni saat dihubungi koran mandala Jumat (16/10/2026)
Deni juga menyoroti persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terserap dapat menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Uang itu banyak di daerah, ada SiLPA. Makanya, inilah sebetulnya perlunya perencanaan dengan matang. Banyak program, banyak perencanaan yang tidak bisa didanai bukan karena tidak ada uangnya, tetapi karena program dan perencanaannya yang tidak tepat,” katanya.
Menurut Deni, evaluasi perencanaan anggaran tidak hanya diperlukan oleh Pemprov Jabar, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah daerah lainnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan hal positif. Namun, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru pada masa mendatang.
“Saya setuju pembangunan itu untuk masyarakat, jalan bagus dan sebagainya. Tapi kita harus tahu fiskal kita, kesiapan fiskal kita. Jangan sampai fiskal kita jadi bumerang nantinya,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pembiayaan pembangunan tidak berujung pada bertambahnya beban masyarakat, termasuk melalui kemungkinan kenaikan pajak untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi beban nantinya, pajak dinaikkan lagi. Mungkin untuk jangka pendek jalan bagus dan sebagainya, tapi untuk jangka panjang bisa jadi masyarakat lagi yang dikorbankan,” katanya.
Deni menekankan, setiap kebijakan dan pengeluaran pemerintah harus direncanakan secara matang serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, ketepatan perencanaan menjadi penting karena penggunaan anggaran daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada publik.
“Setiap yang dikeluarkan, sedikit, Rp1.000 pun yang dikeluarkan, itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi, kebijakan dan perencanaan itu harus baik dan tepat,” tuturnya
