KORAN MANDALA – Jelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan menjadi catatan terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya melihat capaian pembangunan. Tetapi Dampak kebijakan terhadap masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, juga perlu menjadi ukuran.
“Dari perspektif masyarakat miskin dan kelompok marginal, seluruh persoalan yang ada akhirnya bertemu pada satu pertanyaan, yaitu siapa yang menanggung biaya ketika pemerintah tidak efektif?” kata Kristian. saat dihubungi Koran Mandala.Kamis (24/9/2026)
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Kota Bandung dapat memberikan dampak berbeda terhadap setiap kelompok masyarakat.
“Ketika sampah tidak tertangani, masyarakat di kawasan padat lebih dahulu merasakan dampaknya,” ujarnya.
Selain sampah, persoalan kemacetan juga dinilai dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada angkutan umum.
“Ketika kemacetan memburuk, pekerja berpenghasilan rendah yang bergantung pada angkutan umum kehilangan waktu dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Kristian.
Begitu pula dengan pelayanan administrasi. Menurut Kristian, warga yang tidak memiliki akses dan sumber daya untuk mencari alternatif akan menjadi kelompok yang paling dirugikan ketika pelayanan pemerintah berjalan lambat.
“Ketika pelayanan administrasi lambat, warga yang tidak memiliki akses dan sumber daya untuk mencari jalan alternatif menjadi kelompok yang paling dirugikan,” ujarnya.
Karena itu, Kristian menilai evaluasi terhadap pemerintahan Farhan-Erwin perlu melihat distribusi manfaat dan beban kebijakan, bukan hanya kondisi Kota Bandung secara keseluruhan.
“Karena itu, evaluasi pemerintahan Farhan-Erwin harus menggunakan ukuran yang tidak hanya melihat kondisi Kota Bandung secara agregat, tetapi juga melihat distribusi manfaat dan beban kebijakan,” katanya.
Ia juga menekankan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan yang terlihat secara umum, tetapi turut memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling terbatas.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan citra kota, tetapi juga memperbaiki kondisi hidup masyarakat yang memiliki kemampuan paling terbatas,” ujar Kristian.
Menurutnya, pemerintahan Farhan-Erwin telah menunjukkan sejumlah capaian, tetapi masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diselesaikan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, kemacetan akibat pembangunan transportasi, pengawasan anggaran, serta komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota.
“Pada akhirnya, pemerintahan Farhan-Erwin menunjukkan capaian yang nyata sekaligus sejumlah persoalan tata kelola yang belum sepenuhnya terselesaikan,” katanya.
Kristian menilai kualitas pemerintahan tidak dapat hanya dilihat dari capaian program. Berbagai persoalan yang masih muncul perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Namun, ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, gangguan kemacetan akibat pembangunan transportasi, kebutuhan memperkuat pengawasan anggaran, persoalan hukum yang sempat menimpa Erwin, serta ketegangan komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan tidak dapat dinilai hanya dari capaian program,” ujarnya.
Sementara mengenai hubungan Farhan dan Erwin, Kristian menilai persoalan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan karena keduanya memperoleh mandat publik sebagai satu pasangan.
“Demikian pula, hubungan Farhan dan Erwin perlu diperbaiki bukan demi kepentingan citra politik, melainkan karena keduanya membawa mandat publik yang sama,” ujarnya.
Menurut Kristian, ukuran penting dalam pemerintahan adalah kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan dan kebijakan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran paling penting bagi pemerintahan ini adalah kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan, mengubah kebijakan menjadi hasil, memperbaiki kesalahan secara terbuka, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menjelang HJKB ke-216, evaluasi tersebut menjadi catatan bagi Pemkot Bandung agar pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian program, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
