KORAN MANDALA – Cakupan imunisasi di Kabupaten Purwakarta masih menghadapi persoalan serius. Hingga triwulan II 2026, sejumlah indikator imunisasi dasar tercatat masih jauh di bawah target nasional.
Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih konkret dan terukur agar anak-anak tidak menjadi kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun mulai memperkuat strategi melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai upaya mencegah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Sanitasi Masih Jadi Masalah di Antapani, DPRD Bandung Dorong Penanganan Berbasis RW
Komitmen itu ditegaskan saat Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta, H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., mengikuti Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Imunisasi.
Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Purwakarta dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar capaian imunisasi. Persoalan imunisasi tidak hanya ditempatkan sebagai urusan sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, perencanaan pembangunan, pemerintahan desa hingga pemberdayaan masyarakat.
Sebab, rendahnya cakupan imunisasi bukan semata persoalan statistik. Di balik angka tersebut terdapat anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan optimal dari berbagai penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
Dalam pembahasan, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari rendahnya cakupan imunisasi rutin, masih ditemukannya anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau zero dose, hingga perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak ragu membawa anak mendapatkan imunisasi di fasilitas kesehatan.
Data capaian Purwakarta menunjukkan pekerjaan rumah yang masih cukup besar.
Berdasarkan evaluasi triwulan II 2026, imunisasi lengkap baru mencapai 43,2 persen, sementara target yang ditetapkan mencapai 85 persen.
Capaian imunisasi baduta lengkap juga baru 39,6 persen dari target 75 persen. Kemudian imunisasi MR1 bayi berada di angka 44,5 persen dari target 88 persen, antigen baru 40,9 persen dari target 71 persen, serta imunisasi T2 WUS baru mencapai 39,4 persen dari target 71 persen.
Angka-angka tersebut memperlihatkan masih lebarnya jarak antara capaian di lapangan dengan target yang harus dikejar. Karena itu, sekadar menjaga program tetap berjalan dinilai belum cukup. Dibutuhkan penguatan strategi, perluasan jangkauan layanan, serta edukasi yang lebih aktif agar capaian tidak terus tertinggal.
Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah. Rendahnya cakupan imunisasi dinilai berhubungan langsung dengan tingkat perlindungan anak terhadap penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi.
Dalam arahannya, Dicky Darmawan menegaskan peningkatan cakupan imunisasi tidak dapat hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Seluruh unsur pemerintah hingga masyarakat harus terlibat agar tidak ada anak yang kehilangan hak mendapatkan layanan kesehatan.
“Keberhasilan program imunisasi merupakan tanggung jawab bersama. Dibutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan hingga masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tertinggal mendapatkan imunisasi dasar lengkap,” ujar Dicky Darmawan.
Ia mengatakan edukasi kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan pemahaman menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat membawa anak mendapatkan imunisasi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Harapannya, cakupan imunisasi di Kabupaten Purwakarta dapat meningkat secara bertahap sehingga perlindungan kesehatan anak-anak dan masyarakat semakin optimal,” katanya.
Pemkab Purwakarta memastikan kolaborasi akan terus didorong dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapperida, DPMD, Diskominfo, TP PKK serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Namun, dengan capaian yang masih berada cukup jauh dari target, efektivitas kolaborasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya mengejar ketertinggalan hingga akhir 2026.
Program imunisasi tidak cukup hanya menjadi agenda rutin pemerintah. Dengan masih rendahnya capaian sejumlah indikator, penguatan pelayanan hingga tingkat desa dan edukasi yang lebih masif menjadi kebutuhan mendesak agar tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan imunisasi.
Bagi Purwakarta, mengejar target imunisasi bukan sekadar memenuhi angka capaian program. Yang dipertaruhkan adalah perlindungan kesehatan anak-anak sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.
