Belum Sebulan Dibuka, Gasibu Ditutup Sementara Usai Dikritik

KORAN MANDALA – Belum genap sebulan kembali dibuka untuk masyarakat, kawasan Gasibu, Kota Bandung, kembali ditutup sementara untuk mendukung proses penataan kawasan.
‎
‎Pantauan Koran Mandala, Rabu (2/9/2026). Terdapat sejumlah pamflet yang terpasang di kawasan Gasibu, penutupan tersebut mulai berlaku sejak 1 September 2026. Dalam pengumuman itu disebutkan, kawasan akan dibuka kembali setelah seluruh proses penataan selesai dilaksanakan.
‎
‎Selain itu bagian trotoar di kawasan Gasibu mulai dibongkar. Pembongkaran terlihat terutama pada area yang menghubungkan jalur pedestrian dengan titik penyeberangan atau zebra cross.
‎
‎Penutupan ini berlangsung tak lama setelah kawasan Gasibu kembali dibuka untuk masyarakat usai menjalani revitalisasi. Sebelumnya, kawasan tersebut dibuka bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
‎
‎Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan pembongkaran tersebut masih masuk dalam tahap pelaksanaan kontrak konstruksi penataan kawasan Gasibu.
‎
‎”Saat ini paket pekerjaan penataan Gasibu masih dalam tahap pelaksanaan kontrak konstruksi. Perbedaan elevasi antara trotoar untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan diperlukan penyesuaian kondisi elevasi di lapangan,” ujar Agung, Rabu (2/9/2026).
‎
‎Sebagai tindak lanjut, pihaknya melakukan penyesuaian elevasi antara trotoar untuk pejalan kaki dengan titik penyeberangan, termasuk membuat akses pejalan kaki menuju zebra cross maupun sebaliknya.
‎
‎”Sebagai langkah tindak lanjut adalah penyesuaian elevasi antara trotoar untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan serta pembuatan akses pejalan kaki menuju zebra cross atau sebaliknya,” kata Agung.
‎
‎Sebelumnya, ketinggian trotoar di kawasan Gasibu menjadi sorotan masyarakat. Perbedaan elevasi antara trotoar dengan badan jalan, khususnya pada akses menuju zebra cross, dinilai menyulitkan pejalan kaki.
‎
‎Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM juga sempat menyoroti persoalan tersebut dan meminta DBMPR melakukan evaluasi.
‎
‎