ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Program Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA Jabar) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dinilai menjadi langkah sementara untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah.
Program tersebut muncul di tengah kebutuhan tenaga pendidik yang belum terpenuhi setelah penghapusan tenaga honorer.
Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, mengatakan kebijakan itu lahir sebagai respons atas kondisi yang dihadapi pemerintah daerah.
”Program ini dilatarbelakangi oleh kebijakan bahwa di semua pemerintahan enggak boleh ada lagi disebut honorer, termasuk di persoalan guru. Idealnya memang yang honorer itu diangkat jadi ASN,” ujar Cecep kepada Koran Mandala, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, kebijakan penghapusan tenaga honorer membuat sejumlah daerah mengalami kekurangan guru. Di sisi lain, proses pengangkatan ASN memerlukan waktu sehingga pembelajaran di sekolah tidak bisa menunggu.
”Sehingga kekurangan guru bisa cepat diatasi. Nah, tapi kan itu kebijakannya dari pusat. Akhirnya daerah kena imbasnya. Sementara untuk ngangkat guru butuh waktu, butuh anggaran. Dan proses pembelajaran enggak bisa menunggu waktu seperti itu,” katanya.
Karena itu, Cecep menilai kolaborasi Pemprov Jabar dengan UPI merupakan langkah yang tepat dalam kondisi saat ini, meski bukan solusi jangka panjang.
“Akhirnya ini cara darurat atau jalan darurat, Pemprov Jabar bekerja sama dengan UPI untuk meng-handle kelas-kelas yang kosong dari gurunya. Jadi, ini langkah positif menurut saya.”
Meski mengapresiasi program tersebut, Cecep menegaskan solusi yang paling ideal tetap melalui pengangkatan guru menjadi aparatur sipil negara (ASN).
”Walaupun ini tidak ideal. Idealnya tadi guru diangkat menjadi ASN. Jadi ini memang langkah darurat. Saya akui ini tidak ideal, tetapi hanya itu yang bisa dilakukan saat ini,” pungkasnya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






