KORANMANDALA.COM – Ratusan peserta aksi dari berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Garut. Mereka menyuarakan aspirasi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menerima langsung perwakilan massa yang menyerahkan dokumen berisi delapan poin tuntutan dan aspirasi.
Aris mengatakan DPRD Garut mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut. Ia menegaskan DPRD bersama Bupati Garut akan mengawal tuntutan itu agar dapat dibahas di tingkat nasional.
“Kami akan secepatnya menyampaikan hal ini, khususnya ke DPR RI. Hal ini karena substansi yang disampaikan merupakan bagian dari kewenangan pusat dan menjadi pembahasan penting terkait poin-poin dalam 8 aspirasi tersebut,” kata Aris
Sementara itu, salah seorang perwakilan Aliansi Relawan MBG Garut menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga menghadirkan seorang chef profesional yang memasak langsung di lokasi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa kualitas makanan dalam Program MBG tidak seperti anggapan negatif yang selama ini berkembang di masyarakat.
“Karya dari chef yang kami hadirkan di sini membuktikan bahwa selama ini penilaian bahwa program MBG memiliki kualitas yang jelek adalah salah. Kami buktikan di sini kualitasnya baik. Adapun jika ada kelemahan dan kekurangan, kami tidak menolak hal itu, dan kami siap melakukan tata kelola yang lebih baik lagi ke depan,” tegas salah satu orator aksi.
Berikut 8 poin tuntutan dari aliansi relawan MBG Garut, diantaranya: mendukung Presiden untuk melanjutkan program MBG, menuntut pemerintah merancang Undang-Undang yang menjadi payung hukum. Kemudian, melakukan pembenahan BGN, memperhatikan hak relawan seperti insentif maupun kesehatan. Serta persoalan moratorium yang dianggap kesewenang-wenangan BGN
