144 Kecamatan di Jabar Belum Punya SMA/SMK Negeri, DPRD Desak Pemprov Bergerak

KORANMANDALA.COM – DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mempercepat pembangunan sekolah menengah di 144 kecamatan yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Dari jumlah tersebut, 16 kecamatan bahkan belum memiliki sekolah menengah, baik negeri maupun swasta.
‎
‎Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena masih banyak pelajar yang kesulitan memperoleh akses pendidikan.
‎
‎Menurutnya, ketiadaan sekolah di sejumlah wilayah memaksa siswa menempuh perjalanan jauh, bahkan harus melanjutkan pendidikan ke kabupaten lain.
‎
‎”Kondisi tersebut membuat sebagian pelajar harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melanjutkan pendidikan ke kabupaten lain untuk memperoleh akses pendidikan menengah,” ujar Daddy, Minggu (5/7/2026).
‎
‎Daddy menjelaskan, DPRD akan mendorong agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) masuk dalam perencanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai pembangunan sekolah merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
‎
‎”Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,”katanya.
‎
‎Selain itu, DPRD berkomitmen mengawal alokasi anggaran pembangunan sekolah baru agar pemerataan akses pendidikan dapat segera terwujud dan kesenjangan antarwilayah semakin berkurang.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan Pemprov Jabar pada 2026 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp112,5 miliar untuk pembangunan 24 Unit Sekolah Baru.
‎
‎”Tahun ini, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp112,5 miliar untuk pembangunan 24 unit sekolah baru,” ungkap Purwanto.
‎
‎Ia menjelaskan, pembangunan tersebut terdiri atas 17 SMA, empat SMK, dan tiga SLB yang akan dibangun di berbagai daerah sesuai kebutuhan.
‎
‎Purwanto berharap penambahan sekolah baru dapat meningkatkan daya tampung peserta didik sekaligus menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.
‎
‎”Pembangunan ini diproyeksikan menambah daya tampung sekitar 5.000 peserta didik, dengan pemanfaatan fasilitas yang direncanakan mulai tahun 2027,” tutupnya