SPSI Jabar Masuknya Said Iqbal ke Istana: “Jangan Sampai Suara Buruh Tumpul di Dalam Kekuasaan”

KORANMANDALA.COM –Penunjukan tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan menuai sorotan dari kalangan serikat pekerja di daerah.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan pada prinsipnya mendukung keterlibatan Said Iqbal dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia mengingatkan, kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan harus benar-benar menjadi instrumen penguat, bukan justru meredam suara buruh yang selama ini lantang di luar sistem.

“Harapannya beliau bisa memberikan masukan langsung kepada Presiden soal kondisi riil buruh. Tapi yang juga penting, jangan sampai suara kritis buruh jadi tumpul ketika sudah masuk ke dalam kekuasaan,” ujarnya.

Roy menilai, momentum ini menjadi krusial karena pemerintah tengah bersiap menyusun regulasi baru ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

Ia menegaskan, regulasi baru tersebut harus menjadi koreksi menyeluruh atas kebijakan sebelumnya, termasuk dampak dari Omnibus Law yang masih menuai kritik dari kalangan pekerja.

“Ini momentum penting. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus benar-benar berpihak pada buruh, bukan sekadar revisi administratif,” tegasnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keberadaan perwakilan buruh di dalam pemerintahan tidak boleh menjadi alasan meredupnya gerakan di luar sistem. Menurutnya, kontrol dan tekanan dari serikat pekerja tetap dibutuhkan agar kebijakan tidak kehilangan arah keberpihakan.

“Kalau semua masuk ke dalam sistem, siapa yang mengawasi dari luar? Itu yang harus dijaga. Jangan sampai kritik melemah hanya karena ada representasi di dalam,” katanya.

Terkait komunikasi dengan Said Iqbal pascapenunjukan tersebut, Roy mengaku belum ada pertemuan resmi dengan pimpinan buruh itu. Namun ia membuka ruang dialog dalam waktu dekat untuk menyampaikan aspirasi langsung dari daerah.

“Belum ada pertemuan, karena ini masih baru. Tapi tentu kita berharap ada ruang komunikasi dengan pimpinan buruh untuk menyampaikan aspirasi yang akan dibawa ke Presiden,” ujarnya.

Roy juga menegaskan bahwa SPSI Jawa Barat akan tetap konsisten mengawal isu-isu strategis ketenagakerjaan, termasuk upah layak, perlindungan pekerja, dan kepastian kerja di tengah perubahan regulasi nasional.