KORANMANDALA.COM – Pemerintah Kota Bandung mulai mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan klasik keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Salah satunya dengan menambah rombongan belajar (rombel) di tingkat SMP serta menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp125 miliar yang difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru.
“Untuk tahun ini kita genjot pembangunan ruang kelas baru, karena itu menjadi kunci agar sistem dua shift bisa berjalan maksimal,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Langkah ini diambil seiring kebijakan pembatasan sistem pembelajaran yang kini hanya memperbolehkan maksimal dua shift di sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan masa transisi hingga 2028.
Sejumlah proyek pembangunan pun mulai berjalan, di antaranya pembangunan SD Bojongloa serta SMP Negeri 75 sebagai unit sekolah baru. Selain itu, Pemkot juga merancang penambahan SMP negeri di enam kecamatan yang saat ini masing-masing hanya memiliki satu sekolah negeri.
Kebijakan ini tidak sekadar soal pembangunan fisik, tetapi juga upaya pemerataan akses pendidikan yang selama ini timpang. Penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit menjadi persoalan berulang setiap tahun dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Farhan pun mengingatkan masyarakat agar tidak terpaku pada satu sekolah saat proses pendaftaran berlangsung.
“Kami harapkan masyarakat tidak hanya terfokus pada satu sekolah saja, tetapi bisa mempertimbangkan beberapa pilihan agar distribusi siswa lebih merata,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan penghapusan sistem tiga shift dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung. Pasalnya, kapasitas ruang kelas yang terbatas harus segera diimbangi dengan percepatan pembangunan.
“Sekarang tidak boleh lagi tiga shift. Ini memang menjadi tantangan, karena harus menyesuaikan dengan kapasitas ruang kelas yang ada,” ujar Farhan.
Dengan langkah ini, Pemkot Bandung berupaya menekan kesenjangan akses pendidikan sekaligus memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga di tengah meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.
