KORANMANDALA.COM – Fakta mencolok kembali menyeruak di balik peringatan Hari Kartini. Di tengah narasi pemberdayaan perempuan yang kerap digaungkan, data justru menunjukkan realitas yang tak bisa diabaikan: sebanyak 183.853 kepala keluarga di Kota Bandung atau sekitar 21,4 persen dipimpin oleh perempuan.
Angka itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, dalam Peringatan Hari Kartini ke-147 di Pendopo Kota Bandung, Selasa (21/4/2026), mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 5.459 perempuan kepala keluarga berada di kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5). Artinya, ribuan perempuan di Bandung tidak hanya memikul peran domestik, tetapi juga dipaksa menjadi tulang punggung ekonomi dalam kondisi serba terbatas.
PKL Merasa “Ditinggal” dalam Proyek BRT Bandung, Tuntut Dilibatkan Sebelum Dampak Meluas
“Perempuan kepala keluarga menghadapi tantangan yang tidak ringan karena selain menjalankan peran domestik juga harus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” ujar Uum.
Pernyataan itu sekaligus membuka ironi: ketika perempuan didorong mandiri, negara justru belum sepenuhnya mampu memastikan perlindungan ekonomi yang layak bagi mereka.
Sebagai respons, DP3A meluncurkan program Pekka Bersinar (Perempuan Kepala Keluarga Berdaya Sinergi dan Sejahtera). Program ini menjanjikan penguatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, jejaring usaha, hingga akses permodalan.
Namun, jika ditelisik lebih dalam, capaian program sebelumnya masih jauh dari proporsi masalah yang dihadapi.
Sejak 2022 hingga 2025, hanya 787 perempuan yang mendapatkan pelatihan vokasional. Sementara pelatihan non-vokasional menjangkau sekitar 9.800 peserta. Angka ini tampak besar di atas kertas, tetapi menjadi kecil jika dibandingkan dengan total 183 ribu lebih perempuan kepala keluarga di Kota Bandung.
Bahkan untuk bantuan modal, hingga saat ini baru 189 perempuan yang menerima, dengan nominal antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Pada momentum Hari Kartini tahun ini, bantuan kembali diberikan kepada 25 orang, masing-masing Rp2 juta.
Jika dihitung secara sederhana, intervensi ini baru menyentuh sebagian kecil dari kelompok rentan yang ada. Pertanyaannya: apakah program ini cukup untuk menjawab persoalan struktural yang dihadapi perempuan kepala keluarga?
Peringatan Hari Kartini tahun ini mengusung tema “Kartini Bandung Menebar Terang untuk Kemandirian Perempuan”. Tema yang sarat makna, namun di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah besar—mulai dari akses ekonomi, perlindungan sosial, hingga keberpihakan anggaran yang lebih konkret.
Di tengah semangat emansipasi, realitas menunjukkan bahwa ribuan “Kartini” di Kota Bandung masih berjuang dalam sunyi—menopang keluarga, bertahan di tengah tekanan ekonomi, dan menunggu kehadiran negara yang lebih nyata, bukan sekadar simbolik.
