PKL Merasa “Ditinggal” dalam Proyek BRT Bandung, Tuntut Dilibatkan Sebelum Dampak Meluas

KORANMANDALA.COM –Rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali menuai kritik, kali ini terkait minimnya pelibatan publik khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berpotensi terdampak langsung di lapangan.

Alih-alih dilibatkan sejak awal, PKL justru mengaku belum pernah diajak berdialog secara resmi. Padahal, proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) ini berpotensi mengubah wajah ruang publik sekaligus memengaruhi mata pencaharian ribuan warga.

Ketua Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, Iwan Suhermawan, menilai pendekatan perencanaan BRT sejauh ini masih berjalan satu arah didominasi oleh pemerintah dan konsultan, tanpa membuka ruang partisipasi yang memadai.

PKL Cicadas Minta Dialog Proyek BRT Dipercepat, Nasib 560 Pedagang Belum Jelas

“Saya juga ingin berkomunikasi, saling memberi masukan. Tapi sampai sekarang belum pernah dihubungi, apalagi diajak berembuk,” ujar Iwan, Senin (20/4/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal adanya celah serius dalam proses perencanaan: absennya dialog dengan kelompok terdampak. Iwan bahkan mempertanyakan sejauh mana tim konsultan BRT membuka diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.

“Pertanyaannya, ada kemauan nggak dari tim konsultan untuk komunikasi? Karena ini bukan cuma soal teknis, tapi soal kehidupan orang banyak,” katanya.

Menurutnya, suara dari lapangan tidak bisa dipinggirkan. Selain PKL, berbagai masukan juga telah datang dari kalangan akademisi dan pakar transportasi. Namun, tanpa mekanisme dialog yang jelas, semua itu berisiko hanya menjadi catatan tanpa tindak lanjut.

Di sisi lain, Iwan tidak menampik bahwa kebutuhan transportasi massal di Bandung Raya sudah mendesak. Kemacetan yang kian parah, terutama di jam sibuk, memang membutuhkan solusi sistemik—dan BRT bisa menjadi salah satunya.

Namun, ia mengingatkan bahwa proyek sebesar ini tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Tanpa perhitungan sosial-ekonomi yang matang, BRT justru berpotensi menciptakan masalah baru.

“Konsultannya jangan asal-asalan. Jangan cuma mikir bangunan. Dampak sosialnya seperti apa harus dihitung. Bisa saja toko-toko tutup karena pembeli terhalang, PKL jadi kehilangan penghasilan,” tegasnya.

Iwan juga menyoroti potensi lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, pemahaman teknis dan konsep BRT di tingkat pemerintah kota perlu diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi dalam implementasi di lapangan.

Kondisi ini, menurutnya, bisa berujung pada kebijakan yang tidak kontekstual—di mana desain dibuat di atas meja, tetapi tidak selaras dengan realitas di jalanan Kota Bandung.

Sebelum proyek berjalan lebih jauh, Iwan mendesak adanya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun pendekatan sosial. Ia menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang setara antara pemerintah, konsultan, dan masyarakat terdampak.

“Kami hanya minta komunikasi dua arah. Duduk bersama, cari solusi. Supaya BRT tetap jalan, tapi masyarakat juga tidak jadi korban,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan partisipatif bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Tanpa itu, proyek berisiko meninggalkan persoalan baru yang lebih kompleks.

“Kami ingin semuanya berjalan harmonis—BRT jalan, ekonomi tetap hidup, dan tidak ada ekses sosial yang ditinggalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan proyek BRT tetap berlanjut dan kini memasuki tahap pembangunan halte off-corridor. Pemerintah juga mengklaim tengah menangani warga terdampak di sejumlah titik.

“Kami sekarang sedang menangani Cicaheum, Cicadas, warga-warga terdampak,” ujar Farhan, Jumat (10/4/2026).

Namun, tanpa kejelasan forum dialog dan skema pelibatan publik, tuntutan komunikasi dua arah dari PKL menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tak cukup hanya cepat—tetapi juga harus adil dan partisipatif.