Perencanaan Terfragmentasi Jadi Masalah Bandara Kertajati, Pakar ITB Dorong Solusi Ini

KORANMANDALA.COM – Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun Al-Rasyid Lubis, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam konsistensi jumlah penumpang dan rute penerbangan meskipun dukungan infrastruktur akses utama telah tersedia.

Harun mengungkapkan persoalan utama yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang adalah pola perencanaan yang terpecah-pecah atau fragmented planning di level vertikal. Menurutnya, ketidaksinkronan perencanaan antara pusat dan daerah seringkali menciptakan hambatan operasional yang membuat pengelolaan bandara seakan berjalan sendiri-sendiri.

Twin Airport, Husein–Kertajati Siap Dioptimalkan untuk Pariwisata dan Mobilitas Warga

“Jadi ini development planning kita ya mau disebut acak-acakan kalau istilah halusnya fragmented planning di level vertikal antara pusat dan daerah karena memang suka tidak suka ada ego pusat dan ego daerah,” ujar Harun saat dihubungi, Minggu (5/4/2026).

Secara teknis, BIJB Kertajati merupakan bandara terbesar di Jawa Barat dengan luas 1.800 ha dan memiliki landas pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dan lebar 60 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar. Bandara ini resmi beroperasi pada 2018 dan diproyeksikan dapat melayani sebanyak 5,6 hingga 12 juta penumpang per tahun.

Namun, hingga kini target itu belum tercapai. Pada 2025, BIJB tercatat hanya melayani 79.523 penumpang. Rute penerbangan domestik pun terhenti sejak pertengahan 2025. Saat ini, hanya ada rute penerbangan internasional ke Singapura dua kali seminggu dan ke Arab Saudi untuk haji dan umrah.

Meski secara fisik sangat mumpuni dan saat ini telah terkoneksi dengan infrastruktur penghubung seperti Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang memudahkan akses, Harun menilai BIJB tidak bisa berdiri sendiri tanpa otoritas pengelola yang kuat dan terpadu.

“Jadi kembali ke planning ya, sekarang mau seperti apa planning-nya. Diperlukan ada otorita yang clear gitu loh. Ya dalam hal ini ya Jawa Barat sama pemerintah pusat ya polanya mau yang mana dikerjain,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembangunan BIJB menggunakan mazhab “ship promote the trade”, di mana infrastruktur dibangun mendahului pasarnya dengan harapan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya seperti Metropolitan Rebana (Kab. Subang, Sumedang, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon).

Karena pasar belum terbentuk secara alami, ia menegaskan pemerintah harus memiliki kesiapan finansial yang stabil.

“Bandara tidak bisa hidup kalau tidak didukung dengan sarana penunjang lain, napas panjang artinya ya disubsidi lah dalam tanda petik, bagaimana agar subsidinya tidak besar dan semakin lama semakin kecil,” ucap Harun.

Selain itu, sisi komersial dan daya tarik bagi maskapai penerbangan juga menjadi sorotan. Harun menyoroti banyaknya maskapai yang sempat membuka rute namun tidak bertahan lama di Kertajati. Ia menyarankan adanya evaluasi terhadap kebijakan harga atau pricing policy yang dibebankan kepada pihak maskapai agar hitung-hitungan bisnis mereka tetap masuk akal.

“Kenapa pesawat yang pernah diuji coba itu tidak bertahan lama lalu bubar lagi, kan akhirnya kita bicara bisnis, jadi mungkin pricing memudahkan maskapai masuk ya bebannya dikurangi,” katanya.

Optimalisasi lahan luas di sekitar bandara juga disebutnya sebagai potensi pendapatan non-penerbangan yang besar. Guna memperkuat ekosistem bandara, ia mendorong implementasi konsep Aerocity secara serius yang mengintegrasikan fungsi transportasi dengan aktivitas bisnis, komersial, properti, logistik, hingga destinasi wisata, seperti yang telah direncanakan di atas kertas.

Selain itu, integrasi moda transportasi modern seperti kereta cepat, Harun berpendapat, bisa menjadi variabel krusial dalam upaya mendongkrak BIJB. Ia menyinggung soal wacana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang jika nantinya jadi dieksekusi, harus memiliki perencanaan yang terpadu dengan bandara.

“Ini bagaimanapun harus dihidupkan dulu bandaranya itu. Kemudian pelan-pelan kereta api cepat ini harus sampai Surabaya. Tapi itu pun ya sama bagaimana merencanakan rutenya. kalau saya sendiri melihatnya di mana pun itu terhubung, antara bandara dengan rel kereta api cepat itu nyambung,” ucapnya.

Harun menyimpulkan bahwa situasi yang mendera BIJB Kertajati dan banyak bandara lain di Indonesia saat ini menyerupai fenomena “dilema narapidana” (prisoner’s dilemma), di mana pihak-pihak yang terlibat cenderung mementingkan ego sektoral dibandingkan bekerja sama untuk hasil yang optimal.

Menurutnya, jika pemerintah pusat dan daerah terus berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi kebijakan yang matang, maka risiko kerugian kolektif tidak dapat dihindari. Dalam kondisi ini, salah satu pihak mungkin merasa diuntungkan dalam jangka pendek, namun secara keseluruhan tujuan pembangunan bandara sebagai penggerak ekonomi justru menemui jalan buntu.