Pemerintah Tahan Kenaikan BBM, Pengamat Nilai Tepat tapi Beban Fiskal Mengintai

KORANMANDALA.COM – Keputusan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah tepat di tengah tekanan ekonomi global. Namun, kebijakan tersebut juga menyimpan konsekuensi serius terhadap beban anggaran negara yang perlu diantisipasi secara cermat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kurtubi, menilai pemerintah telah mengambil kalkulasi yang realistis, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek domino yang luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Saya kira itu pilihan yang tepat. Pemerintah mengkalkulasi secara ekonomi maupun politik bahwa kalau BBM naik, implikasinya akan sangat luas,” ujar Acuviarta saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Naik, Stok Nasional Aman

Ia mengingatkan, kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya stabil. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, gangguan rantai pasok, serta gejolak geopolitik global masih menjadi faktor yang dapat mendorong lonjakan harga komoditas.

Dalam situasi tersebut, kenaikan BBM dinilai berisiko memperparah keadaan. “Kalau ditambah BBM naik, kondisi bisa menjadi tidak stabil,” katanya.

Lebih jauh, Acuviarta menyoroti fenomena klasik di lapangan, di mana isu kenaikan BBM kerap dijadikan dalih oleh pelaku usaha untuk menaikkan harga barang dan jasa secara serentak. Dengan ditahannya harga BBM, ia menilai pemerintah setidaknya mampu meredam potensi lonjakan inflasi jangka pendek.

Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tanpa risiko. Pemerintah harus menyiapkan strategi pembiayaan yang kuat, terutama untuk menutup potensi membengkaknya subsidi energi.

Pasalnya, asumsi harga minyak mentah dalam APBN berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara harga pasar global telah melampaui 100 dolar AS per barel. Selisih tersebut berpotensi menekan ruang fiskal jika tidak diantisipasi dengan langkah efisiensi dan kebijakan alternatif.

“Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, termasuk melakukan efisiensi agar beban subsidi tidak semakin berat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah belum akan melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Keputusan itu diambil setelah koordinasi antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Prasetyo dalam pernyataan resmi.

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak terpengaruh spekulasi kenaikan harga BBM yang sempat beredar menjelang 1 April 2026. Selain menjamin harga tetap, pemerintah memastikan ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman.

Meski demikian, kebijakan menahan harga BBM ini tetap menjadi ujian bagi pemerintah. Di satu sisi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, namun di sisi lain dituntut menjaga disiplin fiskal agar tidak menimbulkan tekanan jangka panjang terhadap APBN.