KORANMANDALA.COM – Pemerintah Kabupaten Garut mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pengawasan.
Upaya tersebut dibahas dalam Talkshow Forum Komunikasi dan Solusi (FOKUS) Vol. 78 bertema “Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Digitalisasi dan Pengawasan” yang disiarkan dari Studio UPT Penyiaran Diskominfo Garut, Jumat (19/12/2025).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdhin, mengatakan pajak daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Garut.
Menurut Ridzky, BAPENDA saat ini tengah melakukan migrasi sistem pembayaran pajak dari berbagai aplikasi terpisah menjadi satu platform terpadu. Selama ini, pembayaran pajak seperti PBB dan BPHTB masih menggunakan sistem mandiri yang berbeda-beda.
Berada di tim Sejak 2016, Pemain Lincah Ini Dikabarkan Akan Dipinjamkan Persib
“Mulai 2026, kami menargetkan integrasi ke dalam satu platform bernama SAPADA (Sistem Aplikasi Pajak Daerah). Tahap awal akan mencakup pajak restoran, pajak hotel, dan jenis pajak daerah lainnya,” ujar Ridzky.
Ia menjelaskan, digitalisasi sistem pajak berdasarkan roadmap yang disusun bersama kalangan akademisi terbukti mampu mempercepat pencapaian target penerimaan daerah. Selain itu, sistem digital dinilai lebih efisien bagi wajib pajak.
“Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor. Cukup dari rumah, biayanya lebih murah, prosesnya lebih cepat, dan lebih aman. Kami optimistis kepatuhan akan meningkat, meski efektivitasnya tetap akan dievaluasi tahun depan,” katanya.
Ridzky juga mengimbau masyarakat Garut untuk mulai beralih menggunakan aplikasi SAPADA dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurutnya, penggunaan sistem digital tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemanfaatan SAPADA diharapkan dapat mendukung pembangunan Garut secara berkelanjutan,” pungkasnya.
