Upah Jabar 2026 Naik, Apa itu UMP UMSP UMK UMSK dan Perbandingan Sistem Upah di Luar Negeri

KORANMANDALA.COM – Penetapan upah minimum di Jawa Barat kembali menjadi headline menjelang pergantian tahun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik 0,7 persen menjadi Rp2.317.601. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) naik 0,9 persen menjadi Rp2.339.995.

Kenaikan ini memunculkan reaksi beragam. Bagi buruh, angka tersebut masih dianggap terlalu rendah. Sebaliknya, pengusaha menilai kenaikan bisa membebani biaya produksi.

Dedi Mulyadi menyebut hal ini sebagai dilema klasik. “Dalam pandangan saya ideal. Namun bagi pengusaha mungkin dianggap terlalu mahal, sementara bagi pekerja dinilai masih terlalu rendah. Itu hal yang biasa,” katanya pada wartawan.

Gubernur Jabar Tetapkan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK Tahun 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menyampaikan bahwa dokumen resmi sudah ditandatangani dan akan segera disebarkan ke seluruh daerah.

Namun, UMK 2026 masih dalam tahap finalisasi di Biro Hukum. Artinya, angka pastinya belum diumumkan, meski kabupaten/kota sudah mengajukan rekomendasi. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, UMK disebut hampir menyentuh Rp6 juta. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh dokumen sudah lengkap dan akan segera disebarkan ke kabupaten/kota.

Perbedaan UMP, UMSP, UMK dan UMSK

Perbedaan biaya hidup antar daerah membuat UMK lebih relevan dibanding UMP. Namun, UMP tetap penting sebagai payung hukum.

UMP menjadi standar minimum pembayaran upah di provinsi. UMP menjadi patokan awal sebelum kabupaten/kota menetapkan UMK dan UMSK. Jika suatu daerah tidak memiliki UMK, barulah UMP yang berlaku sebagai acuan.

Daerah di Indonesia yang tidak menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Daerah-daerah tersebut hanya menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebagai standar upah minimum. Hal ini biasanya terjadi di kabupaten/kota dengan kondisi ekonomi relatif kecil atau biaya hidup yang tidak jauh berbeda dari rata-rata provinsi.

Contoh daerah yang tanpa penetapan UMK pada 2025 ada di Sumatera Utara, yaitu 11 kabupaten/kota termasuk Dairi, Samosir, Nias, dan Pematangsiantar. Sehingga daerah tersebut mengikuti standar upah UMP provinsi Sumatera Utara.

UMK Bandung 2026 Resmi Naik, Upah Minimum Tembus Rp4,73 Juta

UMK secara spesifik mempertimbangkan perbedaan biaya hidup, kondisi ekonomi lokal, dan kebutuhan layak (KHL) yang lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota, yang seringkali lebih tinggi di daerah maju dan industri besar dibandingkan UMP provinsi yang berlaku lebih umum.

UMP = Upah Minimum Provinsi (dasar upah minimum di tingkat provinsi).

UMSP = Upah Minimum Sektoral Provinsi (upah minimum khusus sektor tertentu di tingkat provinsi).

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (upah minimum di tingkat kabupaten/kota, biasanya lebih tinggi dari UMP).

UMSK = Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (upah minimum khusus sektor tertentu di tingkat kabupaten/kota).

Bagi pekerja: UMK/UMSK biasanya lebih menguntungkan karena nilainya lebih tinggi.

Bagi pengusaha: harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di wilayah dan sektor, sehingga beban biaya tenaga kerja bisa berbeda antar daerah/sektor.

Bagi pemerintah: penetapan ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan pekerja (agar layak hidup) dan pengusaha (agar tetap mampu membayar).

Sistem Upah Kerja di Luar Negeri

Di luar negeri tidak ada istilah UMP, UMSP, UMK, UMSK seperti di Indonesia. Namun, konsep upah minimum tetap ada, hanya sistemnya berbeda-beda.

Ada negara yang menetapkan upah minimum nasional (satu angka berlaku untuk seluruh negara), ada yang menetapkan regional/state minimum wage, dan ada juga yang menetapkan sectoral minimum wage untuk industri tertentu.

Di luar negeri, sistem pengupahan umumnya lebih sederhana dibanding Indonesia, meski tetap berlandaskan prinsip kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Buruh Jabar Desak Gubernur Tetapkan UMK dan UMSK 2026 Sesuai Rekomendasi Daerah

Banyak negara menetapkan upah minimum nasional yang berlaku untuk seluruh pekerja, seperti Jerman dan Australia, sementara negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada memberikan kewenangan kepada negara bagian atau provinsi untuk menentukan standar upah masing-masing.

Ada pula negara dengan sistem sektoral, seperti India dan Australia, di mana industri tertentu memiliki standar upah lebih tinggi sesuai produktivitas dan kemampuan membayar.

Dikutip dari World Population dan berbagai sumber, berikut sistem upah di luar negeri:

Sistem Upah di China Jepang dan Korea

Di Asia, sistem upah minimum berbeda-beda. Jepang menetapkan upah minimum per jam dengan variasi antar-prefektur.

Korea Selatan memiliki upah minimum nasional yang berlaku untuk semua pekerja. China menetapkan upah minimum berdasarkan provinsi/kota, sehingga angkanya sangat bervariasi.

UMK Bekasi Tertinggi, Ini Daftar Lengkap UMK Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2026

Negara dengan Upah Tertinggi di Dunia

Negara dengan sistem upah minimum dan gaji tertinggi di dunia saat ini adalah Luxembourg, Australia, New Zealand, Irlandia, Belanda, Jerman, Belgia, Kanada, Prancis, dan Inggris.

Negara-negara ini menetapkan upah minimum nasional yang relatif tinggi dibandingkan biaya hidup, sehingga pekerja di sana memiliki daya beli lebih kuat

Penetapan upah minimum biasanya mempertimbangkan biaya hidup, inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta hasil negosiasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga setiap negara memiliki model pengupahan yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi lokal. ***